Tokoh Madura, Islah Bahrawi, mengaku hampir kehabisan kata-kata membahas kebijakan-kebijakan pemerintah yang betul-betul membuat anomali. Mulai dari MBG, KDKMP, dan program-program lain yang tampak tidak mendengar resonansi saran yang datang dari publik.
Di luar MBG yang sudah terang benderang korupsinya, kini ada KDKMP yang jauh beda dari hakikat koperasi Bung Hatta. Islah melihat, banyak lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan tanda tanya besar di tata kelola maupun perencanaan.
“Saya hampir kehilangan kata-kata menggambarkan bagaimana tata kelola dari semua kebijakan yang dibuat pemerintah seolah tidak jelas juntrungannya, akan ke mana trajektorinya dan bagaimana juga pelaksanaannya. Apa yang dibuat oleh mereka dengan program-program itu pada akhirnya memang tidak memberi goodwill yang bagus menurut kita bagaimana nanti ujung pelaksanaannya,” kata Islah kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam Berani di YouTube Terus Terang Media, Selasa (11/08/2026).
Islah turut menyoroti Universitas Republik Indonesia (URI) yang lagi-lagi menjadi anomali dengan penggunaan APBN yang sudah berjalan argonya. Gubernur URI sendiri berencana bangun 10 kampus URI, sedangkan kita sudah ada sekolah-sekolah kedinasan.
Namun, ia menyayangkan, pejabat-pejabat kita selalu membenarkan tindakan pemerintah dengan narasi-narasi yang semakin membuat berpikir kalau ini ambiguitas. Misalnya, menyatakan URI bukan universitas normal, tapi hanya badan yang memberi pembekalan.
“Ini semakin membuat anomali bukan justru membuat terang benderang semua pertanyaan dari masyarakat. Belum lagi kita bicara tentang kebijakan ekonomi mundurnya Perry Warjiyo selaku Gubernur BI, membuat berbagai orang yang akhirnya jadi hesitating, menjadi was-was, menjadi cemas, dan ditambah fakta di lapangan, beberapa gedung meninggikan pagarnya dan seterusnya. Ini membuat masyarakat semakin tidak stabil cara berpikirnya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kerentanan yang terjadi semakin membuat gamang pandangan masyarakat terhadap pemerintahan,” ujar Islah.
Semua itu terbukti dari hasil survei SMRC yang menyatakan popularity vote dari Prabowo Subianto jeblok 30 persen. Ini yang membuat kita semakin bertanya arah pemerintahan, dan mau ke mana nahkoda akan membawa kapal bernama Indonesia ini.
Sementara, lanjut Islah, ada Filipina yang selamat dari tantangan ekonomi global. Ada Malaysia yang sudah bersiap menjadi negara maju, atau Thailand dan Vietnam yang sudah lebih dulu menjadi negara maju karena meningkatkan ekuilibrium investasinya.
“Bagaimana mereka menurunkan tingkat pajaknya untuk bisa memapankan fiskalnya. Ini jadi anomali dari negara kita yang rupiahnya semakin terpuruk, dan tingkat inflasi kita, tingkat investasi kita seperti apa, capital flight yang semakin meninggi, dan seterusnya. Ini membuat kita semakin bertanya pemerintahan mau ke mana? Tambah lagi kasus seperti Febrie, kasus korupsi di mana-mana, kepala daerah di-OTT KPK tidak ada hentinya, belum lagi pemanggilan menteri-menteri terkait kasus-kasus korupsi,” kata Islah.
Selain itu, ada hal-hal yang membuat publik semakin terhenyak ketika konstelasi politik semakin tidak beraturan. Banyak intervensi-intervensi politik ke berbagai penegakan hukum yang membuat kita semakin khawatir negara ini tidak ada pilotnya.
Islah menambahkan, publik khawatir negara ini sebenarnya autopilot tanpa kemudi, tanpa supir, dan hanya berjalan ke mana saja tanpa ada arah yang jelas. Tidak jelas negara sebesar ini, sekaya ini, dengan penumpang sampai 280 juta, akan berlayar.
“Satu lagi yang membuat kita semakin cemas dengan situasi bangsa ketika Presiden berbicara dengan stigma-stigma yang antikritik, Londo Ireng, dan seterusnya, ke mana negara ini sebenarnya akan dibawa? Pertanyaan besar ini memang selalu menjadi pertanyaan dari setiap rakyat Indonesia, termasuk saya,” ujar Islah. (WS05)
