Guru Besar Universitas Bhayangkara, Prof Hermawan Sulistyo, menceritakan pengalaman menjadi bagian dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998. Termasuk, saat harus memeriksa tidak kurang 15 jenderal-jenderal untuk kebutuhan investigasi.
“Kami ini tidak mencari untuk pembalasan, mari kita rekonstruksi bangsa ini ke depan dan dengan posisi itu mereka terima. Mereka terima, mari kita lihat apa yang salah. Kalau Soeharto sudah pasti kalau itu,” kata Kikiek kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Senin (03/08/2026).
Ia menerangkan, nama-nama besar yang saat itu diperiksa seperti Prabowo Subianto dan Sjafrie Sjamsoeddin, yang sekarang merupakan Presiden Indonesia dan Menteri Pertahanan. Kikiek menyebut, reaksi dari jenderal-jenderal itu cukup beragam.
“Sjafrie diperiksa datang pakai Panser, waktu itu Sjafrie Pangdam Jaya. Padahal, saya sudah bilang, kami tidak mencari yang salah, mari kita duduk, kita benahi bareng-bareng bangsa ini, tetap saja dia datang pakai Panser. Ada 1 atau 2 truk pasukannya di depan, kita cuma orang sipil duduk berempat memeriksa,” ujar Kikiek.
Ia mengingatkan, mereka yang memeriksa tidak memiliki senjata, hanya memiliki kewenangan publik dan tidak berkepentingan membalas dendam. Namun, Kikiek menyebut, tetap saja ada jenderal-jenderal yang marah sampai memukul meja ketika ditanya.
Meski begitu, ia mengibaratkan, secara umum sikap jenderal-jenderal yang diperiksa seperti tikus masuk air. Pasalnya, Kikiek berpendapat, mereka yang begitu berwibawa harus duduk diperiksa oleh orang sipil yang selama puluhan takut takut ke mereka.
“Itu penghinaan luar biasa untuk mereka dan saya yang menghina itu. Semua saya periksa, kalau tidak saya jemput, kami punya kewenangan. Dan tidak usah dijemput, saya nyanyi aja, ngoceh aja di media, sampai ke dunia internasional, namanya ini, jenderal ini tidak mau datang karena memang penjahat, selesai karirnya. Wartawan itu puluhan, ratusan wartawan dari seluruh dunia, takut mereka,” kata Kikiek.
Pada kesempatan itu, pakar hukum tata negara, Mahfud MD menuturkan, Reformasi dulu memang sangat menegangkan, tapi memberikan hasil yang sangat indah. Polri akhirnya bisa berubah menjadi lebih baik, dan TNI berhasil dibawa ke luar dari politik.
Melalui Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Mahfud yang saat itu masih cukup muda turut meneruskan agenda-agenda Reformasi saat mendapatkan amanah sebagai Menteri Pertahanan. Mahfud menyayangkan, kondisi kita hari ini semakin menjauh dari sana.
“TNI waktu itu sudah menyatakan kami ke luar dari politik, ini kembali ke negara demokrasi. Ini kok sejak pertengahan tahun 2015an, jadi belok lagi, ketemu lagi, mau ke tengah lagi. TNI-Polri juga agak rusak, masuk ke berbagai bidang sehingga disebut multifungsi. Justru, masuk ke politik, TNI juga mengimbangi. Kalau polisi begitu, ya kami gitu juga, sehingga jadi situasinya seperti sekarang,” ujar Mahfud. (WS05)
