Setahun Pemerintahan Prabowo, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terjun ke Angka 34

Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko mengungkapkan, Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia untuk 2025 alami penurunan signifikan. Dari skor 37 yang didapatkan di 2024, skor Indonesia kini turun menjadi 34 di 2025.

“Skor kita turun dari tahun lalu 37, sekarang turun ke 34. Bahkan, kita berada di bawah rata-rata Asia Pasifik dan rata-rata dunia, rata-rata dunia itu 42, negara Asia Pasifik kita itu 45,” kata Danang kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/02/2026).

Ia menerangkan, skor tahun lalu sempat menimbulkan perdebatan dan pro-kontra karena memang ada data baru yang sebelumnya pernah ada tapi sempat hilang. Jadi, jika di 2022-2023 memakai 8 sumber data, pada 2024 tambah 1 menjadi menggunakan 9 sumber.

Pada 2024, ia menjelaskan, data baru yang dipakai dan mendongkrak berasal dari World Economic Forum. Sayangnya, Danang melihat, sekalipun pada 2025 tetap menggunakan 9 sumber data skor yang didapatkan Indonesia tetap tidak tertolong.

“Yang mendongkrak di 2024 itu dari World Economic Forum: Executive Opinion Survey. Itu World Economic Forum itu yang kemarin dihadiri oleh Presiden Prabowo di Davos,” ujar Danang.

Menurut Danang, pada 2024 skor Indonesia bisa dibilang tertolong dengan kehadiran variabel itu. Meski begitu, ia menekankan, pada 2025 sekalipun tetap menggunakan variabel itu dengan total 9 sumber data, skor Indonesia tetap turun signifikan.

“Nah, 2024 kita tertolong dengan ada variable itu, sumber itu menjadi 61, sehingga kita terangkat sedikit tahun 2024. Sekarang 2025 tetap 9, naik sebetulnya dari sisi World Economic Forum, tapi di bidang lain turun, totalnya jadi turun,” kata Danang.

Pakar hukum tata negara dan Menkopolhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menuturkan, skor TII menjadi parameter yang memang selalu kita pakai untuk mengukur membaik dan memburuk indeks persepsi korupsi kita. Misal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud mengingatkan, KPK di era kepemimpinan Agus Rahardjo turut mengumumkan skor tinggi CPI sebagai target. Karenanya, ketika skor pada 2022 sempat turun luar biasa dari skor yang sempat tertinggi di 2019, Presiden Joko Widodo langsung merespons.

“Presiden pada waktu itu langsung meminta kepada DPR agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penampasan Aset. Kenapa muncul gagasan itu, ya karena itu ukuran internasional, karena persepsi indeks korupsinya. Di akhir pemerintahan Pak Jokowi kan 2024 membaik, naik jadi 37, setelah itu turun lagi,” ujar Mahfud. (WS05)