Ekonom: Terlalu Lama Pasar Modal Dikuasai Tangan-Tangan Gaib yang Sangat Powerful

Ekonom senior, Halim Alamsyah berharap, orang-orang yang dipilih mengisi kekosongan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan mereka yang memiliki kemampuan membenahi. Sebab, ia mengingatkan, pemilihan harus melalui proses politik yang ada di DPR.

Apalagi, ia berpendapat, mundurnya petinggi-petinggi OJK itu merupakan sesuatu yang memang sangat tidak biasa. Tapi, Halim menekankan, proses pemilihan penggantinya jika sesuai Undang-Undang (UU) harus tetap menggunakan panitia seleksi (pansel).

Prosesnya, Halim menerangkan, pansel ini akan memilih calon, calon disampaikan kepada Presiden, Presiden mengusulkan ke DPR, lalu dipilih. Jadi, ia menegaskan, masih ada proses panjang, jika pemerintah tidak tiba-toiba memakai jalan pintas.

“Saya tidak tahu, tapi prosesnya di UU OJK begitu. Ini kita harapkan orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang memang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak hanya di pasar modal sebetulnya, di tempat yang lain juga banyak masalah,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Bicara Ekonomi Politik (B.E.P) di kanal YouTube Terus Terang Media, Senin (02/02/2026).

Ia menyampaikan, di bidang perbankan yang sebenarnya relatif lebih mapan masih ada masalah, sekalipun lebih terkendali. Kemudian, di bidang asuransi masih ada pula masalah-masalah yang menggantung, tapi juga sudah mulai bisa diselesaikan.

Bagi Halim, untuk pasar modal memang selama beberapa waktu terakhir belum tersentuh dengan reformasi yang banyak. Karenanya, ia berpendapat, jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mundurnya pejabat-pejabat OJK jadi momentum bagus.

“Saya berharap, pemerintah bisa mencari orang-orang yang mampu membenahi masalah ini karena terlalu lama mungkin pasar modal kita itu dikuasai oleh tangan-tangan gaib gitu ya, yang sangat powerful barang kali, sehingga mungkin perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan itu terhambat seperti itu,” ujar Halim.

Termasuk, lanjut Halim, perbaikan yang dilakukan demutualisasi bursa karena memang bursa selama ini dimiliki oleh manajer-manajer investasi yang membuat aturan-aturan untuk bursa. Artinya, diterapkan semacam Self Regulatory Organization atau SRO.

Nantinya, ia berharap, dilakukan demutualisasi, menjadi semacam lembaga yang ada unsur pemerintah, ada regulator, dan ada pemain. Jadi, tidak lagi seperti SRO karena selama ini penerapan SRO untuk Indonesia seperti tidak terlalu tepat.

Hal itu dikarenakan terlalu banyak campur tangan dari pemilik modal yang besar-besar. Halim mengingatkan, negara-negara yang dulu pernah menerapkan SRO pada akhirnya sudah berubah dengan melakukan demutualisasi, salah satunya Singapura.

“Ya tentu dia menghargai prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip good governance atau kelola yang baik dan sebagainya, dan kita tahu sekarang bursa Singapura salah satu yang terbaik di dunia. Ini satu catatan yang menurut saya juga perlu kita bicarakan dalam situasi seperti ini supaya situasi tidak terus memburuk,” kata Halim. (WS05)