Ragu Kebijakan Pemerintah ‘Berubah’ Walau Ratusan Nyawa Sudah Hilang di Sumatera

Intelektual, Hamid Basyaib, mengaku ragu kebijakan pemerintah akan berubah usai bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Termasuk, kebijakan-kebijakan soal kehutanan atau lingkungan hidup.

“Kita semua punya pengalaman cukup panjang dalam soal ini. Saya sama sekali tidak yakin bahwa setelah bencana begini besar pun akan dilakukan perubahan-perubahan radikal dalam soal kebijakan kehutanan, kebijakan lingkungan hidup pada umumnya, saya sangat ragu,” kata Hamid kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (05/12/2025).

Ia berpendapat, masyarakat Indonesia sudah terlalu biasa tercengang dan tersentuh ketika peristiwa benar-benar terjadi. Namun, 1-2 tahun kemudian semua terlupakan, dan ketika ada investor baru masuk izin-izin yang merusak itu akan tetap diberikan.

Bahkan, ia mengingatkan, banyak bahasa-bahasa seperti ‘yang lalu biarlah berlalu’ atau ‘jangan mengingat yang lalu-lalu’ yang biasa disampaikan pejabat-pejabat kita. Karenanya, janji-janji evaluasi yang kini disampaikan tidak dapat lagi diyakini.

“Jadi, saya mohon maaf sangat ragu. Jadi, yang dikatakan Menteri Kehutanan, Raja Juli, yang bilang akan mengevaluasi, terus kalau tidak salah Bahlil (Menteri ESDM) juga mengatakan demikian, dari kalimatnya saja sudah salah. Coba lihat struktur kalimatnya akan, akan, akan, janji doang, tidak ada kewajiban untuk memenuhi, apa instrumen untuk memastikan janji semacam itu dipenuhi? Tidak ada,” ujar Hamid.

Bagi Hamid, komentar-komentar itu sekadar lip service yang menjijikkan dan sangat jahat karena dilontarkan saat rakyat sedang menderita. Apalagi, ketidakpercayaan publik hari ini begitu valid dirasakan melihat pola pemerintah yang seperti itu.

“Empatinya yang juga, bahkan bukan lemah, tapi nir, lebih kepada nihil empati,” kata Hamid.

Misalnya, Hamid mengingatkan, beberapa bulan lalu begitu banyak kehebohan tentang pagar laut di Banten. Hari ini, pagar laut terus dibangun. Contoh lain, Pilgub DKI 2017 yang panas membicarakan reklamasi di PIK. Kini, terus berjalan dan beroperasi.

Maka itu, ia merasa, kita sebagai rakyat sangat wajar kalau pesimistis kejadian semacam ini tidak akan mengubah apa-apa dari kebijakan pemerintah. Terlebih, Hamid menyampaikan, kerusakan sebesar ini butuh perbaikan yang benar-benar radikal.

“Itu semua menurut dugaan saya dianggap kurang untuk negara mengambil kebijakan-kebijakan yang radikal mengubahnya, ini bukan soal tambal sulam ini, kalau Anda mau mengubah betul tidak bisa. Jadi, harus berani, harus radikal, semuanya dimoratorium dulu, direview lagi sama ahlinya, semua dipanggil ahlinya kalau memang mau serius,” ujar Hamid.

Sayang, Hamid menyampaikan, kita tidak pernah serius, sehingga janji-janji seperti ini sangat tidak terpercaya akan bisa dilakukan. Terlebih, ia menilai, kebijakan-kebijakan soal kehutanan benar-benar politis sekali, bergantung keputusan politik.

Artinya, ia menambahkan, banyak aktor-aktor politik yang terlibat, termasuk mungkin mereka yang ada di DPR dan di kementerian yang bersatu padu. Namun, menurut Hamid, di atas itu semua ada oligarki ekonomi yang luber sampai jadi oligarki politik.

“Berikut derivasinya. Ini semua, hutan segala macam ini sekrup-sekrup kecil saja, cipratan-cipratan, selama ininya tidak dibongkar habis-habisan, serius, tidak akan terjadi perubahan signifikan, percayalah sama saya, saya lahir lebih dulu dari kamu, saya melihat lebih banyak dari kamu, sudah kapok, tidak ada, percaya deh,” kata Hamid. (WS05)