Bencana Sumatera Disikapi Biasa Pejabat Negara Walau Ratusan Raga Tak Lagi Bernyawa

Ratusan nyawa meninggal dunia dan ratusan lain masih hilang akibat bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pegiat HAM, Suparman Marzuki menyayangkan, alih-alih memiliki manajemen penanganan bencana yang baik, pejabat-pejabat malah menunjukkan sikap nir-simpati dan nir-empati.

“Sayang sekali sebagian petinggi republik ini memperlihatkan, mengucapkan kata-kata yang tidak mengesankan simpati dan empati, penuh duka, yang seharusnya di awal dikemukakan,” kata Suparman kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Visi Nomokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Sabtu (06/12/2025).

Justru, ia menuturkan, pejabat-pejabat negara ini malah membuat kehebohan karena apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan. Misalnya, Kepala BNPB, Suharyanto, yang menyebut kalau bencana di Sumatera tersebut hanya mencekam di media sosial.

Akhirnya, Suharyanto meralat itu dan meminta maaf setelah turun ke lapangan dan ditampar fakta betapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana itu. Suparman menilai, sikap yang ditampilkan Suharyanto sebagai Kepala BNPB sungguh memalukan.

“Sungguh memalukan pejabat semacam ini, belum tahu data, belum tahu fakta, sudah berkomentar, jauh dari sikap empati dan simpati,” ujar pakar hukum tata negara itu.

Ada pula kepala daerah yang malah mengkampanyekan Presiden Prabowo menjadi Presiden Indonesia seumur hidup. Semakin ironi mengingat kampanye itu dilakukan di tenda pengungsian di depan ratusan pengungsi yang terpaksa mengungsi karena bencana.

“Di tengah masyarakatnya yang sedang berduka atas bencana itu, bukan statement yang tepat dan pantas diucapkan. Untung saja Prabowo menanggapinya dengan bijaksana,” kata Suparman.

Lalu, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, yang menyebut kayu-kayu yang hanyut dalam banjir sebagai kayu lapuk saja. Padahal, ia menekankan, dengan mata telanjang bisa mudah dilihat itu kayu-kayu gelondongan.

Ditambah lagi ada Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang beraksi memikul beras di lokasi bencana dikelilingi staf-staf dan dikawal TNI/Polri. Kemudian, ikut-ikut menyapu rumah warga terdampak bencana yang memang sedang penuh dengan lumpur.

“Untuk apa ini semua dia lakukan? Jauh lebih baik menteri-menteri yang terkait dan menjadi bagian dari penanganan bencana ini bicara yang benar tentang satu, ucapkan duka dan empati. Kedua, apa langkah-langkah yang akan diambil. Untuk apa memangkul beras dan lain-lain itu, yang tidak lain selain ditapsirkan sebagai pencitraan,” ujar Suparman.

Dengan tetap menghormati apa yang sudah dilakukan dan menghargai kerja keras pihak-pihak di lapangan, Suparman mengkritisi manajemen penanganan bencana di Indonesia. Ia merasa, ini layak disadari agar bisa mengambil pelajaran untuk masa mendatang.

Maka itu, ia menekankan, sudah sepantasnya respons dan sikap antisipatif dilakukan oleh negara diperbaiki. Sebab, Suparman merasa, kurang baiknya manajemen ini tampak membuat gagap, lamban, kurang koordinasi, sehingga penderitaan korban bertambah.

“Ya kita memaklumi kesulitan-kesulitan di lapangan, tidak menutup mata bahwa di lapangan ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa diselesaikan dengan omongan. Tapi, harus turun ke lapangan dan menilai faktanya, melihat kenyataannya. Justru, dari situlah kita belajar untuk merumuskan cara penanganan yang baik,” kata Suparman. (WS05)