Menteri ESDM periode 2014-2016, Sudirman Said, mengaku tidak akan apriori atas hadirnya Komisi Percepatan Reformasi Polri. Artinya, perlu pula tim ini diberikan kesempatan untuk bekerja, sambil terus diberikan masukan.
Namun, ia merasa, harus ada tim kerja karena tidak mungkin tokoh-tokoh ini selesaikan kerja detail, meriset, menyusun paper, dan lain-lain. Sudirman memberikan masukan seperti kekuasaan Polri sudah terlalu besar.
“Misalnya, urusan narkoba sudah ada BNN, urusan terorisme sudah ada Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), urusan korupsi ada Kejaksaan Agung, ada KPK,” kata Sudirman kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (15/11/2025).
Ia menyarankan Polri fokus ke community policing, sehingga strukturnya perlu diubah tidak lagi jadi tersentralis. Sebab, pemimpin-pemimpin seperti kapolsek, kapolres, kapolda, kini hanya berfokus naik jabatan.
Padahal, ia mengingatkan, kewajiban Polri seharusnya menjadi semacam pengayom masyarakat, seperti jargonnya melayani dan melindungi. Kemudian, Sudirman mengusulkan, atribusi kemiliteran perlu dihilangkan dari Polri.
“Barangkali atribut-atribut kemiliteran itu diganti saja. Jangan pakai sepatu lars, jangan pakai tanda-tanda pangkat aksesoris, berjarak dengan masyarakat. Pakai pakaian sipil, perwira pakai dasi, pakai jas berangkali atau pakai pakaian sipil, sehingga betul-betul tidak ada jarak masyarakat dengan polisi yang melindungi. Itu akan merubah kultur,” ujar Sudirman.
Selain itu, Sudirman menekankan, kini waktunya akademi kepolisian (akpol) mengalami reformasi besar-besaran. Sebab, hari ini sudah diketahui semua orang betapa kotor cara menjadi bintara, menjadi perwira, dan lain-lain.
“Kalau tidak dilakukan terobosan dalam rekrutmen dan pendidikan, kita akan terus memproduksi polisi-polisi yang sudah punya pola pikir seperti yang dulu,” kata Sudirman.
Terkait komposisi orang-orang yang ada di Komisi Percepatan Reformasi Polri, Sudirman mengaku bersyukur ada nama-nama seperti Mahfud MD. Ia menilai, itu berarti masih ada harapan yang bisa dititipkan dalam tim.
“Ketika Pak Mahfud menyuarakan bahwa beliau diminta bergabung, kami semua senang karena ada unsur yang bisa kita percaya, kita taruh harapan,” ujar Sudirman
Ia terkenang saat Bung Hatta pulang sekolah dari Belanda, lalu ditawari untuk menjadi Penasihat Pemerintah Jepang. Ternyata, Bung Hatta menerima tawaran itu walau dengan sadar akan bekerja dalam lingkungan kolonial.
Syaratnya, lanjut Sudirman, Bung Hatta meminta kantor terpisah. Akhirnya, Hatta yang jadi berperan besar menjembatani antara kekuatan-kekuatan yang disebut non-kooperatif dengan kekuatan-kekuatan yang disebut kooperatif.
“Apakah saya skeptis atau optimis? Saya tidak keduanya. Tapi, saya ingin menyatakan satu fakta bahwa seluruh perubahan fundamental itu biasanya dipimpin oleh dua kelompok manusia, 70% namanya outsider, 30% namanya extraordinary insider. Orang dalam yang punya kapasitas, punya pemikiran, punya integritas berbeda dari kebanyakan yang di dalam,” kata Sudirman. (WS05)
