Ucapan pejabat tinggi kembali menuai sorotan negatif publik. Terbaru, ada Menteri Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang usul laki-laki ditempatkan di gerbong depan dan belakang setelah kecelakaan kereta di Bekasi.
“Ini sebetulnya sungguh ironi menurut saya, saya melihat kok tidak pernah ada audit komunikasi publik gitu. Saya tidak tahu apakah di KSP, kemudian BAKOM, itu ada yang namanya protokol komunikasi atau tidak. Seharusnya ada dan mereka seharusnya bicara by data,” kata Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (30/04/2026).
Apalagi, Neni mengingatkan, ini bukan pertama kali pejabat tinggi sekelas menteri menunjukkan dirinya yang jauh dari kapasitas dan kapabilitas dalam posisinya. Ia menyebut, Menteri PPPA jadi contoh sosok yang tidak paham konsep kesetaraan gender.
Padahal, ia menerangkan, dalam situasi-situasi bencana seperti itu yang perlu dikedepankan sesederhana menyampaikan prihatin. Sebagai representasi negara, Neni menilai, mereka perlu memberi perlindungan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
Apalagi, Presiden Prabowo baru melakukan perombakan kabinet yang kelima kali. Tapi, ia menyampaikan, itu menimbulkan pertanyaan publik apa itu dilakukan mengedepankan kapasitas-kapabilitas atau sekadar politik balas budi dan bagi-bagi kekuasaan.
“Karena terlalu terlihat sekali sih sebetulnya bagaimana menteri-menteri yang ada ini, i’m so sorry to say ya, mereka terjadi inflasi lah, inflasi para menteri yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Karena ketika banyak menteri yang komunikasi publiknya saja masih berantakan, ini seharusnya hal-hal seperti itu sudah selesai ya berbicara terkait dengan problem itu,” ujar Neni.
Neni mengingatkan, dalam strategi komunikasi sifat informasi itu harus ekstrim dan tunggal. Artinya, pesan apapun yang dibawa oleh Presiden Prabowo seharusnya bisa diterjemahkan pembantu-pembantu di bawah, bahkan sampai ke pejabat-pejabat daerah.
Ia menilai, apa yang Menteri PPPA akhirnya tidak jadi solusi karena memang latar belakangnya jelas tidak didasari kalkulasi. Karenanya, tidak heran di era media sosial seperti sekarang blunder-blunder semacam itu langsung menuai kecaman.
“Dan itu bukan kali pertama, sehingga saya kira kok bisa ya tidak bisa menjadikan sebuah pelajaran yang berharga dari menteri-menteri sebelumnya yang kacau banget lah dalam komunikasi publik. Kelihatannya jadinya kayak evaluasinya lambat gitu,” kata Neni.
Neni menambahkan, dilihat dari percakapan di ruang publik seperti X, Facebook, Instagram, TikTok, Threat, dan YouTube langkah perombakan kabinet banyak pula mendapat sentimen negatif. Sebab, perombakan dilihat tidak didasari asas kebutuhan.
Menurut Neni, publik sebenarnya melihat posisi-posisi itu sangat sedang dibutuhkan dan komunikasi publik dari pejabat tinggi harus diselamatkan. Tapi, tidak adanya perubahan signifikan membuat publik sulit menaruh harapan ke perombakan kabinet.
“Meskipun kita melihat sebenarnya sangat urgent sekali dan komunikasi publik pemerintah harus diselamatkan, tapi kan lagi dan lagi ketika terjadi reshuffle yang kesekian kali kok tak ada perubahan yang signifikan karena sebenarnya rakyat itu hanya melihat apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang dikatakan pemerintah,” ujar Neni. (WS05)
