Ekonom dari CELIOS, Nailul Huda, menyoroti seringnya pemerintah mengelak fakta-fakta atau data-data lapangan, terutama atas kondisi ekonomi. Padahal, ia menilai, itu semua bisa dilihat dari tidak konsistennya menteri-menteri atas ucapannya.
Salah satunya, lanjut Nailul, dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang selama beberapa bulan mengelak kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Namun, pada akhirnya mengakui Indonesia sedang dalam mode bertahan.
“Sebenernya masyarakat sudah lama survivalnya, sejak 2024 kita sudah teriak ekonomi kita tidak baik-baik saja. Kemudian, ada demo Indonesia Gelap, Prabowo menanggapi dengan saya bangun tidur cerah, bangun tidur di Istana bro, tidak mungkin tokennya dicabut, di Istana tidak bunyi tuh bip-bip-bip,” kata Nailul kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (30/04/2026).
Nailul menyampaikan, apa yang disampaikan Menkeu Purbaya tentang ‘survival mode’ baru-baru ini sudah bertolak belakang dengan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu. Salah satunya tentang keuangan Indonesia yang selalu disebut dengan cukup.
Jawaban seperti itu turut disampaikan Presiden Prabowo ketika banyak kritik atas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berantakan. Selain itu, Purbaya turut mengaku tidak tahu asal uang untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Purbaya bilang wah saya tidak tahu duitnya dari mana, dia bingung, dia saja tidak tahu dari mana. Ini yang juga kita bantah di tulisan saya di Tempo minggu ini saya bilang bahwa kita secara fiskal itu tidak kuat. Kalau dikatakan bankrup, malah saya bilang bisa dikatakan potensi terjadinya government shutdown,” ujar Nailul.
Ia menjelaskan, government shutdown merupakan situasi ketika pemerintah bukan lagi mengalami bankrup, tapi sudah tidak bisa lagi membayar utang. Apalagi, pada kuartal 1 selama Januari-Maret 2026 tidak banyak yang membeli Surat Berharga Negara (SBN).
Indikasinya, lanjut Nailul, dari sisi capital outflow yang sedikit, sedangkan capital outflow besar. Semua ditambah rating dari MSCI, Fitch, dan sebagainya. Menurut Nailul, itu semua menampilkan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan fiskal.
“Investor, asing terutama, dia pasti akan melihat lembaga rating itu untuk mengukur pengelolaan fiskal sebuah negara. Ketika lihat outlook-nya negatif, mereka tidak percaya, jangan-jangan negara tidak bisa bayar utang karena SBN itu bisa digunakan untuk bayar utang. Kalau kita lihat untuk utang jatuh tempo di 2026 Rp 830 triliun, bunganya Rp 599 triliun. Artinya, ada utang Rp 1.400 triliun yang harus dibayar,” kata Nailul.
Angka itu sudah 50 persen lebih dari APBN ketika menghitung penerimaan, sehingga kemampuan membayar utang kita rendah. Ditambah lagi kita harus membiayai MBG yang jumlahnya ratusan triliun karena menghabiskan Rp 1 triliun lebih per harinya.
Nailul menambahkan, dana RP 335 triliun yang kita pakai untuk MBG mengambil Rp 223 triliun dari dana pendidikan, yang seharusnya jadi hak guru-guru. Nailul menduga, Presiden Prabowo lupa prinsip dasar sebuah sistem ekonomi pasti ada kelangkaan.
“Dalam hal ini, yang dihadapi pemerintah kelangkaan dana. Ketika ada kelangkaan dana, maka yang diharuskan itu membuat prioritas. Sayang, Pak Prabowo prioritasnya bisa kita bilang termakan sama janji kampanye beliau, MBG dan sebagainya. Terbaru, kita lihat hari-hari ini Dadan MBG bilang SPPG yang tidak berjalan, beroperasional, tetap dapat insentif, itu sudah saya katakan sebenarnya korupsi,” ujar Nailul. (WS05)
