Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari tepat sasaran. Sebab, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya hadir di kota-kota besar.
Kehadiran mereka yang memaksakan MBG di sekolah-sekolah bagus malah membuat kantin-kantin yang selama ini ada terpaksa tutup. Jadi, selain belum menyasar anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, SPPG malah membuat usaha masyarakat tutup.
“Dengan adanya MBG ini mereka sudah tutup semua gitu. Jadi, apa yang disampaikan Presiden bahwa MBG itu untuk anak-anak Indonesia yang makan pakai garam itu tidak ada sampai hari ini mereka masih belum menerima,” kata Ubaid kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (03/10/2025).
Bahkan, Ubaid menerangkan, MBG dipaksakan hadir di sekolah-sekolah yang muridnya setiap pagi datang diantar sopir. JPPI mencatat, banyak sekolah-sekolah yang alami kasus keracunan sudah menolak ke SPPG, tapi tetap saja dikirimkan MBG ke mereka.
Tidak jauh-jauh, Ubaid memberikan contoh di Jabotabek karena rata-rata MBG masuk ke sekolah-sekolah yang SPP-nya saja sudah Rp 2-3 juta. Hal ini terjadi karena SPPG memilih kota-kota besar agar lebih mudah dijangkau dan memudahkan distribusi MBG.
“Ya SPPG itu berdirinya di kota-kota besar, yang gampang dijangkau, yang gampang didirikan, sementara pelosok yang membutuhkan, yang seharusnya mendapat prioritas belum ada satu pun. Contoh, di Kabupaten Bogor banyak sekali sekolah yang pelosok tidak ada SPPG, tapi di Kota Bogor rata-rata sudah dapat MBG,” ujar Ubaid.
Setelah diteliti, ternyata benar karena SPPG ini tidak ingin berdiri di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau secara teknis. Sementara, di kota-kota besar lokasi antar sekolah relatif dekat dan menjangkau 3.000 anak saja memang lebih mudah.
Selain itu, ada masalah lain pemotongan jatah makan per porsi karena setiap SPPG ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya, di Aceh, ada yang sudah sampai Rp 6000 per porsi dan lauk yang ada benar-benar dibuat setipis mungkin.
“Menjadi aneh kalau BGN ini kan kemarin banyak kasus keracunan, SPPG-SPPG yang ada kasus keracunan ditutup. Padahal, menurut catatan JPPI masalahnya itu tidak hanya keracunan, harga per porsi dipotong. Bahkan, JPPI menemukan ribuan dapur fiktif,” kata Ubaid. (WS05)
