Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyoroti sikap Badan Gizi Nasional (BGN) atas kasus keracunan dari MBG. Pasalnya, BGN langsung melempar tanggung jawab ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Padahal, ia menekankan, kasus keracunan sebenarnya sudah dideteksi dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di awal-awal pemerintahan berjalan tahun lalu. Namun, sikap yang tertutup dari BGN membuat partisipasi publik diabaikan begitu saja.
Sejak September 2024, JPPI sendiri sudah menyebar relawan-relawan untuk mengamati pelaksanaan MBG. Hasilnya mengejutkan karena korban keracunan sejak Januari 2025 sebenarnya sudah ratusan yang ditemukan, dan terus naik dari pekan per pekan.
“September itu saya total 5.000-an 5.600 tepatnya per medio 14 September. Setelah itu per minggu itu naiknya ribuan. Jadi, tanggal 24 itu naik 1.000, tanggal 27 naik 2.000, dan terakhir kemarin per 30 September totalnya jadi 9.200-an,” kata Ubaid kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (03/10/2025).
Ubaid menerangkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG paling tinggi, diikuti Jawa Tengah dan DIY, serta banyak sekali ditemukan di daerah-daerah luar Jawa. Bagi JPPI, ketika keracunan terjadi merata, kesalahan bukan ada di SPPG.
“Prinsipnya, kalau kejadiannya merata begini, kami menyimpulkan ini bukan kesalahan teknis di level dapur, dia sistem yang dibikin oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Di BGN, sistem tata kelola segala macam itu ternyata dibikin secara tertutup, tidak akuntabel, tidak transparan, sama sekali tidak ada partisipasi publik,” ujar Ubaid.
Ubaid menyebut, SPPG atau dapur-dapur yang ditunjuk untuk melaksanakan MBG ini hampir 98 persen tidak memiliki standar mutu. Bahkan, dapur-dapur ini dibuat asal tanpa kantongi syarat-syarat seperti sertifikat higienis, sanitasi, dan lain-lain.
Selain itu, Ubaid turut menyoroti respons Presiden Prabowo atas ribuan anak yang menjadi korban keracunan MBG dan melihat korban keracunan dari sekadar angka. Ia menyayangkan, Presiden Prabowo tidak memiliki perspektif perlindungan anak.
Bahkan, lanjut Ubaid, MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo, dalam pelaksanaan lapangan sama sekali tidak terkesan kalau MBG ini program pemerintah. Mulai dari sistem sampai tata kelola dibuat seperti main-main dan tidak serius.
“Ini program gila yang pernah ada karena kami mengamati dari bulan ke bulan itu kok korbannya bertambah banyak,” kata Ubaid
Sampai hari ini, kasus keracunan MBG masih terus terjadi di daerah-daerah. Tidak hanya menutup SPPG, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) terpaksa mengumumkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena banyaknya anak yang menjadi korban keracunan MBG. (WS05)
