Belajar dari Pak Harto dan Elon Musk dalam Merawat Asas Meritokrasi di Pemerintahan

Tokoh Madura, Islah Bahrawi, dalam program Berani di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (03/09/2025). Foto: Wahyu Suryana
Tokoh Madura, Islah Bahrawi, dalam program Berani di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (03/09/2025). Foto: Wahyu Suryana

Tokoh Madura, Islah Bahrawi, menyoroti asas meritokrasi yang semakin hilang dari Indonesia, termasuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, ia mengingatkan, sosok seperti Presiden Soeharto saja tidak serampangan memilih menteri-menteri, tapi berdasarkan asas meritokrasi.

“Soeharto dianggap sebagai otoritarian, dia cenderung totalitarian. Tapi, apakah Pak Harto dulu serampangan menunjuk pejabat, tidak, saya tahu persis, bahwa menteri-menteri yang ditunjuk itu betul betul memang berdasarkan asas meritokrasi,” kata Islah kepada terusterang.id, Rabu (03/09/2025).

Bahkan, ia menyampaikan, sekelompok ekonom yang mengomandani pergerakan ekonomi Indonesia di masa awal Orde Baru atau dikenal sebagai ‘Mafia Berkeley’ masih diisi pakar-pakar yang menekuni bidang ekonomi. Mereka dijuluki Mafia Berkeley karena merupakan alumni universitas terkemuka, UC Berkeley.

Ada kasus seperti Siti hardijanti Hastuti Rukmana atau Mba Tutut yang bisa jadi Menteri Sosial karena anak Presiden, tapi secara persentase sangat kecil. Sedangkan, hari ini kita merindukan asas meritokrasi karena jajaran menteri, stafsus, wamen, dan jabatan-jabatan lain seperti komisaris BUMN diisi sebagai balas jasa.

“Ini adalah orang-orang yang diberikan balas jasa karena dianggap sebagai relawan yang militan, lalu meritokrasinya di mana, tidak ada, mereka hanya penjilat saja, kalau bukan jadi penjilat diberi jabatan yang tidak berasaskan meritokrasi seharusnya ditolak karena itu berbahaya buat negara,” ujar Islah.

Islah berpendapat, kehadiran mereka yang bukan pakarnya dalam jabatan-jabatan penting berbahaya bagi akselerasi ekonomi negara. Terbukti, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini betul-betul hidup dengan utang, banyak BUMN yang bisa dikatakan default, termasuk kereta cepat yang harus hidup dari BUMN lain.

“Ini luar biasa, karena ada keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh orang-orang yang tidak berasaskan meritokrasi tadi, jadi kalau kita mau bicara tentang perjalanan bangsa ini, masa depan negara ini, masa depan yang cerah di antara kita semua di negara ini, maka jangan pernah meninggalkan asas meritokrasi,” kata Islah.

Hal itu yang membuat Islah kerap menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai Presiden, karena orang-orang yang ingin melengserkan Prabowo berarti pendukung Gibran untuk menjadi Presiden. Islah menilai, jika itu terjadi semakin hancur Indonesia karena asas meritokrasi makin terbukti telah sirna.

Bagi Islah, kita mutlak tidak bisa menghilangkan asas meritokrasi karena kehidupan peradaban manusia hari ini bergerak begitu cepat dengan logikanya sendiri. Artinya, mereka tidakn bisa dihalangi oleh halal-haram atau kebijakan-kebijakan yang mengundang kecurigaan terhadap akselerasi peradaban manusia.

Islah menegaskan, Indonesia begitu memerlukan orang-orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, visioner, dan betul-betul menekuni bidang yang dikerjakannya dan menguasasi itu. Islah turut mengutip alasan Pendiri Tesla, Elon Musk, yang dengan kesadaran penuh mundur dari pemerintahan AS.

“Ketika dia mengundurkan diri dia bilang i’m not literate, itu yang diperlukan di negara ini, tidak perlu bicara omong kosong soal konstelasi poitik, mau politik sebagus apa pun, mau peradaban sebagus apa pun, kalau asas meritokrasi sudah hilang di negeri ini, maka kita tinggal menunggu kehancuran saja,” ujar Islah. (WS05)