Wakil Direktur INDEF, Eko Listyanto, menyampaikan keheranannya atas perilaku DPR di Indonesia yang masih menuntut kenaikan gaji+tunjangan. Padahal, ia mengungkapkan, dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara (ASEAN) saja gaji+tunjangan mereka termasuk yang paling tinggi.
INDEF atau Institute for Development of Economics & Finance sendiri sudah membandingkan antara gaji+tunjangan DPR dengan garis kemiskinan di negara-negara ASEAN. Misal, Indonesia yang memiliki gaji+tunjangan DPR sekitar Rp 104 per bulan dengan garis kemiskinan Rp 605.000 per bulan.
“Katakan Indonesia, garis kemiskinan kita Rp 605.000 per bulan, itu angkanya gaji+tunjangan Anggota DPR ini 170 kali lipat dari garis kemiskinan,” kata Eko dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Sabtu (23/08/2025).
Angka perbandingan Indonesia itu sangat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand. Eko menerangkan, gaji+tunjangan DPR di Thailand dibandingkan dengan garis kemiskinan Thailand masih di angkat 37 kali lipat.
Angka Indonesia semakin jauh jika dibandingkan dengan apa yang diterapkan Malaysia. Eko menjelaskan, gaji+tunjangan DPR Malaysia hanya 10 kali lipat dari garis kemiskinan Malaysia. Malaysia jadi yang paling bagus karena jaraknya tidak terlalu jauh.
“Kita yang paling senjang, memang yang kita hitung baru 2 negara, tapi dugaan saya tidak jauh beda dengan negara-negara lain karena tadi, terlalu lebar (kesenjangan) di kita,” ujar Eko.
Intelektual, Hamid Basyaib menilai, di negara-negara maju, isu perbandingan gaji seperti ini menjadi isu besar, bahkan di dunia swasta. Misalnya, di Jepang, ada norma sosial tidak boleh di satu kantor antara office boy dengan direktur utama terlalu jauh gajinya.
Jepang, lanjut Hamid, sangat mengecam kesenjangan semacam itu terjadi. Karenanya, mereka membuat aturan main yang mengharuskan gaji pegawai di tingkat paling rendah dengan pegawai di tingkat paling tinggi tidak terlalu jauh jaraknya.
“Maksud saya, swasta saja ada etika itu, padahal mereka kalau mau gila-gila memang kenapa, swasta kok, bukan uang negara, tadi ada sense ketidakadilan, sense kesenjangan yang tidak nyaman kalau kita begitu,” kata Hamid.
Maka itu, ia mengingatkan, angka perbandingan 170 kali lipat antara gaji+tunjangan DPR dengan garis kemiskinan di Indonesia harus mendapat perhatian penting. Menurut Hamid, harus dipikirkan kembali agar perbandingan tidak terlalu eksrem.
“Padahal, dia bukan saudagar, bukan pengusaha, dia wakil rakyat, ironinya,” ujar Hamid. (WS05)
