Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, melarang keberadaan pengatur lalu lintas swadaya atau juru parkir liar yang biasa disebut ‘Pak Ogah’ di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Ia merasa, persoalan lalu lintas seharusnya diatasi Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Polisi di Jakarta.
“Saya juga sudah menginstruksikan untuk nggak boleh lagi ada Pak Ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas. Semuanya harus menjadi tanggung jawab kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/08/2025).
Ia menilai, keberadaan Pak Ogah di tengah jalan malah menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan TB Simatupang. Karenanya, Pramono menegaskan, mereka akn mengatur agar ke depannya tidak ada lagi Pak Ogah, termasuk di jalan-jalan yang padat karena ruas jalan terlalu kecil.
Apalagi, ia melihat, terdapat bedeng-bedeng proyek di daerah itu yang turut membuat ruas jalan semakin sempit. Maka itu, Pramono menekankan, akan segera menyurati Pemerintah Pusat untuk memperkecil bedang-bedang yang memang memakan cukup banyak ruas-ruas jalan raya.
“Bahkan, ada yang eskavatornya ada, kemudian ada alat kecil di sampingnya, tidak bisa, dan saya akan menulis surat kepada Pemerintah Pusat yang mengkoordinasikan PSN (Proyek Strategis Nasional) tersebut untuk membantu Jakarta supaya bisa mengurangi kemacetan di TB Simatupang,” ujar Pramono.
Terkait kemacetan di Jalan TB Simatupang, ia mengaku sudah menyampaikannya dalam rapat bersama jajarannya. Melalui video yang dia unggah lewat akun Instagram resminya, Pramono mengaku telah menjajal sendiri kemacetan di wilayah tersebut.
“Memang kondisi lapangannya sangat sulit, beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin, kita minta itu untuk dikecilin. Kalau perlu Gubernur tanda tangan, saya tanda tangan,” kata Pramono.
Bagi Pramono, tindakan tersebut menunjukkan Pemerintah Provinsi Jakarta ikut bertanggung jawab atas kemacetan yang terjadi. Meski begitu, Pramono mengimbau agar masyarakat yang melintasi jalan-jalan tersebut menggunakan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan.
“Sejak awal diberitahu kalau kamu lewat sini pasti macet, kita mengimbau mereka untuk naik transportasi umum. Itu perlu terus disampaikan,” ujar Pramono. (Antara/WS05)
