KPK Takut Usut Keluarga Jokowi, Publik Tagih Komitmen Prabowo

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai, KPK harus berani mengusut keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumut. Ia menilai, langkah itu diperlukan untuk menunjukkan integritas KPK ke publik.

Apalagi, ia mengingatkan, belakangan publik sudah memandang rendah KPK sebagai lembaga yang tidak memiliki nyali dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, KPK sudah dituding sebagai lembaga yang rajin melindungi penguasa, khususnya keluarga mantan presiden Joko Widodo.

“KPK harus menunjukkan dirinya yang selama ini dituding bagian dari jaringan Jokower atau Jokowi, dia harus buktikan bahwa dia sudah lepas dari bayang-bayang Jokowi, berani tidak KPK memakan bubur yang panas dari tengah, artinya orang yang dekat dengan Jokowi,” kata Ginting dalam program Sate Demokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (09/07/2025).

KPK, lanjut Ginting, khususnya komisioner-komisioner sudah dipandang sebagai bagian dari Jokowi karena dibentuk pada masa akhir pemerintahan Jokowi. Sehingga, keberanian KPK akan memberi dampak mengembalikan kepercayaan publik terhadap mereka secara kelembagaan.

Selain itu, Ginting merasa, keberanian KPK tidak hanya akan bermanfaat bagi mereka. Tapi, ia menekankan, langkah berani KPK mengusut keluarga Jokowi bisa memberikan nilai lebih bagi publik dalam melihat komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Prabowo.

Terlebih, ia menyampaikan, selama satu semester lebih pemerintahan Presiden Prabowo sudah banyak laporan-laporan masuk ke KPK terkait keluarga Jokowi. Antara lain, dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra dan menantu Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Selain itu, ada kasus izin tambang di Maluku Utara yang menyebut menantu dan putri Jokowi, Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu, sebagai bagian dari Blok Medan. Bahkan, disebut tidak cuma sekali di kasus yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, tersebut.

“Sudah banyak terbentang, jadi publik juga menunggu ini, serius tidak Presiden Prabowo akan menumpas korupsi dalam Asta Cita poin 7, ini sudah ada di depan mata, berani tidak Presiden Prabowo memakan bubur panas ini, KPK juga saatnya dievaluasi, dibubarkan atau dilanjutkan,” kata Ginting.

Terkait kasus korupsi di Sumut, ia menyarankan, komunikasi antara Bobby Nasution dan tersang-tersangka, khususnya Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, harus dibuka. Itu dirasa penting karena hubungan Bobby dan tersangka Topan sangat istimewa dan sudah begitu lama terjalin.

Bahkan, Ginting menambahkan, sudah dimulai dari Topan masih jadi Camat Medan Tuntungan, melesat setelah Bobby jadi Walikota Medan sampai tiba-tiba ditunjuk sebagai Plt Sekda Medan, menempati jabatan-jabatan strategis sampai Kepala Dinas PUPR Sumut saat Bobby Gubernur.

“Kok tiba-tiba menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut, kok karirnya aneh, dan ditemukan uang cash Rp 2,8 miliar di rumahnya dan pistol Bareta dan senjata laras panjang walau itu senjata berburu. Tapi, yang menarik mobil yang ditangkap itu yang betul-betul ikut offroad (bersama Bobby) itu,” ujar Ginting. (WS05)