Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengkritisi respons pemerintah Presiden Prabowo yang tenang-tenang saja atas survei tokoh paling korup Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Padahal, dalam survey itu masuk satu tokoh dari Indonesia sebagai nominator, yaitu mantan presiden Joko Widodo.
“Itu yang saya juga menyampaikan begini, kalau lawan politik akan dikejar ke Antartika, tapi kalau teman seiring cukup antarkita,” kata Ray dalam program Sate Demokrasi di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (08/01/2024).
Soal respons Presiden Prabowo, Ray melihat, sebenarnya sudah cukup tergambar setidaknya dalam dua peristiwa besar beberapa waktu terakhir. Antara lain, terhadap Harvey Moeis yang hanya divonis 6,5 tahun di kasus korupsi timah Rp 270 triliun dan rilis survey tokoh paling korup yang dikeluarkan OCCRP.
Dalam kasus vonis ringan, Ray merasa, Presiden Prabowo tidak langsung membuat pernyataan-pernyataan usai vonis diberikan. Respons baru diberikan Prabowo 2-3 hari setelah putusan, itupun setelah riuh rendah warganet yang ramai membicarakan itu di media-media sosial karena benar-benar mengusik rasa keadilan.
Kalau kita lihat respons, pak Prabowo terhadap 2 persitiewa saja, misalnya peristiwa 270 t yang divonis Cuma 6,5 tahun, pak Prabowo tidak buat pernyataan langsung, baru setelah riuh rendah di medsos terkait mana pidato pak prabowo, mungkin 2-3 hari setelah putusan
“Mestinya kan atensi Pak Prabowo untuk memperlihatkan kalau jargon itu berlaku, siapapun akan dikejar ke Antartika, jangan sampai orang nanti pelesetkan lagi kalau lawan politik dikejar ke Antartika, kawan politik antarkita, dan sebagainya, dan sebagainya, jangan sampai itu semakin mengental di masyarakat,” ujar Ray.
Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu turut mengkritisi respons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang malah menunggu laporan masyarakat. Padahal, ia mengingatkan, tindak pidana korupsi merupakan delik umum, bukan delik aduan, sehingga tidak harus KPK menunggu ada laporan masyarakat baru bertindak.
“Dan, tidak benar bahwa masyarakat tidak pernah melaporkan, di era sebelum KPK sekarang sudah pernah dilaporkan, kasus private jet pernah dilaporkan, TPDI pernah melaporkan, ada seingat saya dulu satu orang atau organ lagi yang pernah melaporkan, itu tinggal mereka lihat data-data itu,” kata Ray.
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, turut mengingatkan Presiden Prabowo pepatah semut di ujung terlihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Hal itu untuk menggambarkan betapa keras Prabowo terhadap orang-orang yang jauh, tapi lembek kepada orang-orang yang dekat.
“Menurut saya memang harus ada konsistensi dari Prabowo karena dia dari awal mau memburu koruptor, menyelamatkan uang negara, tidak boleh tolerir terhadap perbuatan korupsi, termasuk perilaku koruptif,” ujar Agus.
Apalagi, lanjut Agus, kalau benar-benar semangat yang dibawa Presiden Prabowo menyelamatkan uang negara, konsisten selamatkan uang negara. Jangan malah membuat narasi untuk memaafkan secara diam-diam karena sulit untuk melakukan kontrol, termasuk jika dalam proses itu terjadi semacam negosiasi.
Terkait respons KPK, Agus mengaku tidak heran. Pasalnya, itu menambahkan, ICW sendiri sudah banyak membuat laporan, ada yang ditindaklanjuti dan ada beberapa yang tidak berjalan. Bahkan, banyak pula laporan-laporan ICW yang pada akhirnya tidak terdengar perkembangannya sampai hari ini dari KPK.
“Begitulah dinamika KPK. Apalagi, sejak ada revisi Undang-Undang (UU) KPK, mereka bagian dari rumpun eksekutif, bisa melakukan SP3 bahkan, banyak kasus yang sekarang di pra-peradilan tidak lanjut, ada yang kalah, ada beberapa kasus yang mereka melawan, ada yang tidak sama sekali (dilawan KPK),” kata Agus. (*)
