Cendekiawan, Hamid Basyaib merasa, fakta kemunculan istilah Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024 sudah pasti pejorative atau negative karena polisi sama sekali bukan partai politik. Dalam teori Fernand Braudel tentang historia de mentalite, itu mencerminkan sesuatu serius di bawah yang tidak terangkap.
“Dan yang kita sesalkan tiada respon sedikitpun dari pihak kepolisian, padahal dia juga, kalaupun bukan Kapolri langsung yang menanggapi, walaupun menurut saya ini levelnya sudah Kapolri langsung yang mestinya menanggapi, tapi let say dia tidak ada kan ada Divisi Humas,” kata Hamid dalam acara Pojok Keramat yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (5/12/2024).
Hamid mengaku heran, dengan derasnya isu yang negative dan pejorative ini, tidak ada respon apapun dari Polri. Malah, respon muncul dari mantan presiden, Joko Widodo, yang menantang agar siapa yang membuat isu itu menunjukkan bukti. Bagi Hamid, itu kalimat orang-orang yang tidak memiliki argumen.
Apalagi, ia menekankan, ketika isu Parcok itu ditanyakan oleh seorang jurnalis, pejabat publik seharusnya melihat itu sebagai aspirasi tertentu dari rakyat Indonesia. Karenanya, Hamid menyarankan, cara-cara komunikasi seperti ini harus terus diperbaiki dari pejabat-pejabat negara, terutama dari Kapolri sendiri.
“Pola komunikasi pejabat negara kita tidak boleh seperti itu, dia harus sadar sepenuhnya melekat 24 jam dalam dirinya bahwa dia adalah pejabat yang memegang amanat, mandat dari rakyat melalui atasannya, yang mengangkat dia orang yang dipilih rakyat, begitu juga Panglima dan seterusnya, menteri-menteri,” ujar Hamid.
Meski begitu, jurnalis dan penulis senior ini tetap mengaku tidak enak mendengar kemunculan istilah Parcok atau Partai Cokelat. Sebab, ia menekankan, Polri bukan satu kelas tersendiri, tapi merupakan milik institusi kita semua, sehingga ketika dia jelek perasaan tidak enak tetap dirasakan sebagai anak bangsa.
“Tidak enak kita sebetulnya menyebut Parcok, lagi lagi saya selalu kuat sekali dalam diri saya itu bahwa institusi Polri ini milik kita, milik bangsa kita, bukan satu kelas tersendiri dia, karena itu kalau jelek kita merasa tidak enak juga perasaan ini,” kata Hamid.
Terkait pembenahan Polri, pengamat kepolisian, Bambang Rukminto menyarankan, yang paling utama dimulai dari pemilihan Kapolri yang harus benar-benar obyektif. Artinya, pemilihan Kapolri harus benar-benar melihat rekam jejak, kompetensi dan kualitas karena kunci pembenahan ada di kepemimpinan.
Kemudian, menghadirkan meritokrasi karena ini terkait manajemen sumber daya manusia di internal. Bambang menekankan, jabatan-jabatan harus diisi mereka yang memiliki rekam jejak bagus, bukan asal dekat. Apalagi, belakangan sempat muncul istilah seperti Promotor atau Promosi orang-Orang Dekat.
“Kemarin muncul promotor, promotor yang jargonnya Pak Tito, promosi orang-orang terdekat, padahal itu proporsional modern dan terpercaya. Akhirnya, munculah istilah Geng Palembang, Geng Solo, Geng Makassar, dan lain-lain. Nah, kubu kubu seperti itu harusnya dihilangkan, ini kuncinya di meritokrasi, selama meritokrasi tidak berjalan, merit sistem tidak berjalan ini akan terus seperti itu,” ujar Bambang.
Setelah itu, perlu ada control dan pengawasan yang kuat dan tugas ini tidak bisa dibebankan kepada kepolisian karena tidak mungkin jeruk makan jeruk. Artinya, harus ada lembaga eksternal yang kuat dan diberikan kewenangan negara untuk melakukan tugas kontrol dan pengawasan terhadap kepolisian.
Sebab, ia mengingatkan, kalau kontrol dan pengawasan seperti saat ini hanya diserahkan pada DPR, akhirnya godaan-godaan pragmatis akan terus datang dan berulang. Menurut Bambang, semua itu sangat bisa diwujudkan jika Presiden sebagai pucuk pimpinan memiliki komitmen untuk membenahi.
“Kalau Presiden-nya memiliki visi negarawan yang kuat, dan Kapolri-nya memiliki integritas yang kuat, baiklah institusi kepolisian. Tap,i kalau dua-duanya sudah bermain mata dengan godaan-godaan yang pragmatis, ini akan jadi ancaman bagi Polri yang kita idamkan,” kata Bambang. (*)
