Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mempertanyakan diamnya Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang belum sama sekali memberikan komentar atau klarifikasi saat publik ramai dengan isu Parcok atau Partai Cokelat. Padahal, isu Parcok sudah begitu hangat dibicarakan sepanjang kontestasi Pilkada 2024.
“Masalahnya, sekarang yang kurang pas itu Pak Kapolri tidak pernah menanggapi ini, harusnya menjelaskan kan, menurut saya penting karena beliau pejabat public dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk mengimbangi opini,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/12/2024).
Mantan Menkopolhukam periode 2019-2024 itu menekankan, tanggapan Kapolri menjadi sangat penting agar rakyat tidak frustasi mengingat isu ini sebenarnya sudah ada sejak Pilpres, Pileg sampai Pilkada, tapi Kapolri sampai hari ini masih diam. Bagi Mahfud, terlepas benar atau tidak, Kapolri seharusnya bicara.
Mahfud melihat, penjelasan dari Kapolri tidak cuma baik bagi Polri secara institusi, tapi akan baik bagi masyarakat. Apalagi, Mahfud mengingatkan, Kapolri periode-periode sebelumnya selalu merespon, menanggapi, menjelaskan, bahkan memberikan klarifikasi jika ada isu-isu terkait polisi atau kepolisian.
“Oleh sebab itu, kesannya Pak tito juga ketika jadi Kapolri itu tercatat bagus, lebih firm, menyelesaikan masalah cepat, menjelaskan cepat, soal rakyat tidak setuju nanti ada proses pengadilan,” ujar Mahfud.
Mahfud berpendapat, kurang tepat jika seorang Kapolri tidak memberikan respon apa-apa terhadap isu yang menyangkut institusinya sendiri, yaitu Polri. Apalagi, Parcok atau Partai Cokelat bukan sama sekali isu baru mengingat isu serupa sudah bergulir berbulan-bulan lalu sejak kontestasi Pemilu 2024 dimulai.
Kapolri, lanjut Mahfud, bisa sangat mudah merespon, menanggapi, menjelaskan, bahkan menepis jika isu-isu yang beredar di publik memang tidak benar. Mahfud menekankan, publik tentu saja menantikan dan akan senang jika ada pejabat public yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara proporsional.
“Tidak, Pak Tito itu dulu bagus selalu merespon, Pak Idham Aziz lumayan, merespon kalau ada masalah, BHD (Bambang Hendarso Danuri) dulu zaman saya, merespon, merespon, nah yang sekarang terasa diam saja, mungkin ya biar ajalah itu kan pendapat masyarakat, tapi menurut rasa saya ya, menurut perasaan saya seharusnya dijawab dong, dijelaskan, sebagai wujud pertanggung jawaban,” kata Mahfud.
Mahfud memahami, sekarang yang menjadi sorotan publik tentu saja tentang ikut campurnya atau intervensinya polisi dalam pemenangan paslon-paslon tertentu Pilkada 2024. Menurut Mahfud, itu bisa saja benar, tapi mungkin tidak merata atau hanya di daerah-daerah tertentu yang bisa dirasakan.
Terkait data PDIP soal Parcok, Mahfud merasa, kalaupun itu benar berarti intervensinya terbilang sudah kecil karena hanya dirasakan terjadi di 9-11 daerah dari 37 provinsi atau 508 kabupaten/kota. Angka itu masuk kategori kecil jika dibandingkan isu intervensi yang dirasakan saat Pilpres atau Pileg kemarin.
Tapi, Mahfud merasa, ikut campur atau intervensi Polri dalam pemenangan paslon-paslon tertentu secara umum sudah jauh menurun di Pilkada 2024. Apalagi, ia menambahkan, yang dirasakan dan yang membuat suasana agak panas hanya di beberapa tempat seperti Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
“Kalau waktu Pilpres dan Pileg rasanya kemarin 100 persen daerah, peran itu, sekarang kalau ada 9-11 yang dirasakan sekarang sudah turun. Artinya, sebenarnya Polri sudah mulai menjaga diri, mungkin inginnya masih tetap memihak, tapi menjaga diri karena sorotan publik dan medsos itu tidak bisa dihindari,” ujar Mahfud. (*)
