PPP Tegaskan Sikap Indonesia Jelas Soal Kemerdekaan Palestina

Ilustrasi.

Inisiatifnews.com Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengutuk keras upaya yang akan diambil oleh pemerintah Israel yang ingin melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina.

“Kita mengutuk keras rencana Israel yang akan mencaplok Tepi Barat Palestina,” kata Syaifullah dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Kamis (11/6/2020)

Bacaan Lainnya

Politisi PPP asal Kalimantan Selatan itu menilai bahwa negara yang kini dipimpin oleh perdana menteri Benjamin Netanyahu itu merupakan negara yang suka melakukan pembangkangan dan penghianatan terhadap Palestina.

“Israel merupakan negara munafik yang tidak pernah ‘Istiqomah’ terhadap perjanjian dengan Palestina, terutama garis batas tahun 1967,” ujarnya.

Ia menilai bahwa upaya perebutan wilayah Palestina secara paksa oleh Israel tersebut bisa memicu polemik internasional.

“Rencana itu akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, memanaskan situasi politik internasional. Penyelesaian konflik antara kedua negara (Palestina dan Israel) semakin sulit untuk diselesaikan,” tuturnya.

Kemudian, Syaifullah juga menyebut, aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina juga bertentangan dengan resolusi dan hukum dunia.

“Rencana Israil itu bertentangan dengan resolusi dan hukum internasional PBB. Ini juga merusak mimpi warga Palestina yang ingin hidup secara damai dan mendapatkan haknya,” tambahnya.

Oleh karenanya, ia pun menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia untuk menolak secara tegas terhadap sikap Pemerintah Israel tersebut.

“Mendukung upaya pemerintah Indonesia menolak rencana Israel mencaplok Tepi Barat dan pemenuhan hak Palestina. Melalui surat, Menlu ajak 30 negara sahabat untuk bersama-sama membendung rencana Israel menganeksasi Tepi Barat Palestina tersebut,” tegasnya.

Apalagi sejauh ini, sikap pemerintah Indonesia sejak Presiden Soekarno pun sudah jelas, yakni mendukung kemerdekaan rakyat Palestina atas wilayah mereka.

“Politik luar negeri Indonesia terkait Palestina sangat jelas dan konsisten dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia hanya mengakui negara Palestina dan menolak keras ‘pendudukan’ Israel atas Palestina,” pungkasnya.

“Prinsip tersebut tidak akan pernah berubah sepanjang Pembukaan UUD NRI 1945 tetap berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” imbuhnya.

Sikap serius pemerintah Indonesia yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka juga ditunjukkan dengan penempatan kantor konsulat kehormatan Indonesia di sebuah kota di Palestina yang terletak di tengah Tepi Barat, yakni Ramalah.

“Indonesia juga saat ini bahkan telah membuka Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina berkedudukan di Ramalah,” tandasnya.

Terakhir, Syaifullah juga mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk membantu setidaknya doa terhadap upaya kemerdekaan Palestina.

“Mengajak seluruh warga Indonesia berdoa agar warga Palestina memperoleh kemerdekaan negaranya dan bisa hidup secara damai. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia selain Mesir,” tutupnya. [NOE]

Temukan kami di Google News.