Inisiatifnews.com – Vice President Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan bahwa ribuan anggotanya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.
“Insya Allah 30.000 massa KSPI 20 Januari 2020 kita akan gerak ke DPR RI,” kata Rusdi dalam konferensi persnya di LBH Jakarta, Sabtu (18/1/2020).
Tidak hanya di Jakarta saja, Rusdi juga mengatakan bahwa setidaknya aksi serupa juga akan dilakukan secara serentak di seluruh kota besar di Indonesia.
“Tidak hanya di Jakarta, tapi di Aceh, Sumut, Batam, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dll,” ujarnya.
“Banten, Jawa Barat dan DKI akan ke DPR,” imbuhnya.
Aksi tersebut kata Rusdi untuk menolak rencana pemerintahan Joko Widodo yang akan membuat regulasi baru yakni RUU Cipta Lapangan Kerja di program omnibus law.
Isu yang dibawa selanjutnya adalah penolakan terhadap iuran BPJS Kesehatan 100 persen di semua kelas.
“Tujuannya menolak omnibus law cipta lapangan kerja dan tolak iuran BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Kegiatan aksi tersebut juga dikatakan Rusdi sebagai wujud bahwa buruh sama sekali belum sepakat dengan upaya pemerintah terkait dengan omnibus law di cluster ketenagakerjaan.
“Ini konfirmasi jelas sikap kami tidak ada yang menyatakan setuju omnibus law,” terangnya.
Masih menurut Rusdi, dalam kajian yang didapatinya, bahwa omnibus law yang akan dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI dalam waktu dekat itu justru mendegradasi kepentingan buruh. Khususnya di dalam persoalan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang lebih fleksibel.
“Omnibus law yang katanya ingin ciptakan lapangan kerja, justru membuat hubungan lapangan kerja semakin fleksibel dan liberal,” paparnya.
Lebih lanjut, Rusdi menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak ingin menghambat pemerintah pusat untuk menarik sebanyak-banyaknya investor masuk ke dalam negeri. Asal upaya yang baik itu tidak malah merugikan pekerja dalam negeri.
Pun jika memang ingin pemerintah tidak terhambat dalam upaya menarik investor menanamkan modal mereka di dalam negeri, Rusdi mengatakan justru seharusnya pemerintah membasmi praktik korupsi yang berkaitan dengan perijinan investasi itu sendiri
“Kami minta pemerintah kalau mau hilangkan hambatan investasi, hilangkan korupsi misal masalah perijinan investasi masuk di indonesia. Itu solusinya,” pungkasnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, bahwa akan ada sekitar 25.000 garda metal dan anggota FSPMI akan ikut bergabung dalam aksi tanggal 20 Januari 2020 nanti di DPR RI.
“Saya sebagai sekjen FSPMI sudah pastikan bahwa hari Senin 20 Januari 2020 anggota FSPMI ikut aksi. Akan ada 25.000 anggota bakal turun,” kata Riden.
Bahkan Riden mengancam akan mengosongkan seluruh pabrik di mana ada anggota FSPMI di sana.
“Kami akan nyatakan kosongkan pabrik-pabrik dan kami haqqul yaqin seluruh pekerja lainnya akan melakukan hal yang sama ketika pemerintah tetap memaksakan (pembahasan omnibus law),” tegasnya.
Lebih lanjut, Riden mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan KSPI dan seluruh federasi di bawahnya adalah ekspresi terhadap abainya pemerintah pusat terkait dengan protesnya itu.
Namun Riden menyatakan apapun itu, aksi yang akan digelar serentak secara nasional itu akan tetap mengedepankan aksi tertib dan damai.
“Aksi kami tertib, prosedural dan damai. Itu komitmen kami,” tegasnya.
“Di alam demokrasi inilah cara kami, ketika lobi dan konsep-konsep kami tidak direspon maka pilihan kedua adalah aksi,” tutupnya. [NOE]
