Inisiatifnews – Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, bahwa masuknya mereka sebagai anggota dewan HAM PBB punya tanggungjawab besar.
“Gunakan kesempatan ini untuk kalian selesaikan kasus negara kita dengan elemen bangsa soal HAM,” kata Taufan kepada wartawan di kantornya, Jumat (18/10/2019).
Ia mengapresiasi keberadaan negara Indonesia di dewan HAM PBB. Namun ketika persoalan HAM tidak bisa dituntaskan oleh negara bahkan pemerintah tidak mampu bersuara soal HAM di ranah internasional, maka pihaknya akan maju ke PBB untuk bersuara.
“Kami tidak berarti mendukung kalian menjadi anggota Dewan HAM. Kami akan datang ke dewan HAM kalau masih ada masalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, aparat penegak hukum takut. Taufan katakan bahwa pemerintah dan aparat keamanan maupun penegak hukum tidak perlu takut. Apalagi mereka saat ini juga terdaftar sebagai anggota dewan HAM PBB. Seharusnya posisi itu menjadi trigger.
“Ini jadi sarana agar negara fokus. Selama ini kan negara katanya ketakutan. Kami katakan kepada aparat keamanan apa yang kalian katakan. Kan kalian sebagai anggota Dewan PBB kan bisa ngomong kalian,” tandasnya.
Menyinggung kasus dan konflik di Papua. Taufan berharap agar masyarakat Papua tidak mengedepankan konflik kekerasan, melainkan mengupayakan agar berdialog dengan pemerintah sehingga persoalan mereka bisa disikapi dengan baik dan tepat.
“Masyarakat Papua, anda sebaiknya duduk bersama dengan pemerintah, apa masalah kalian, soal Otsus (otonomi khusus -red) yang belum sempurna, ayo dialogkan dengan pemerintah,” tuturnya.
“Kalau kalian mau didampingi ya kami akan damping,” tutup Taufan. []
