Karyono Wibowo Belum Melihat Gerakan Saat Ini Yang Bisa Gagalkan Pelantikan Jokowi

Inisiatifnews – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo melihat bahwa peristiwa besar di Indonesia dewasa ini bukanlah peristiwa yang korelatif.

“Kalau kita lihat fenomena nasional, Ada beberapa peristiwa yang menurut sebagian orang sangat mengkhawatirkan dan diduga bisa mempengaruhi proses pelantikan presiden seperti peristiwa di Papua dan aksi demonstrasi serta peristiwa penusukan ke Wiranto,” kata Karyono dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

“Pertanyaannya, apakah ada korelasinya? Saya rasa peristiwa itu tidak memiliki tujuan yang sama untuk menggagalkan pelantikan presiden seperti peristiwa di Papua,” imbuhnya.

Kemudian ia juga menyinggung tentang adanya gejolak demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa beberapa waktu yang lalu. Konteks perjuangan mereka juga tidak ada kaitannya dengan penolakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019.

“Pun juga gejolak demontsrasi yang berujung chaos. Saya tidak melihat indikator aksi tersebut diarahkan untuk menggagalkan pelantikan presiden. Jadi peristiwa itu berdiri sendiri,” jelasnya.

Selain itu, pengamat politik senior ini memandang bahwa memang ada upaya-upaya kecil dari sekelompok masyarakat yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi Presiden. Namun situasi hari ini pun bukan kali pertama terjadi. Bahkan pelantikan Jokowi-JK tahun 2014 juga ada.

“Fenomena gerakan yang ditujukan untuk penggagalan pelantikan presiden tidak hanya kali ini saja. Misalnya pada Pemilu 2004-2014 juga terjadi gerakan demikian. 2019 pun memang ada gerakan-gerakan yang mengarah pada penggagalan pelantikan,” paparnya.

Hanya saja Karyono menyampaikan, lagi-lagi kekuatan untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak melalui jalur konstitusional selalu gagal.

“Tapi sejauh mana gerakan tersebut berhasil menggagalkan pelantikan presiden. Saya belum melihat indikator yang kuat yang bisa menggagalkan pelantikan presiden,” tegasnya.

Dan peristiwa ditusuknya Menko Polhukam Wiranto oleh anggota Jamaah Ansharu Daulah (JAD) Abu Rara, ditegaskan Karyono tidak memenuhi syarat untuk dijadikan indikator penggagalan pelantikan Jokowi 20 Oktober 2019 nanti.

“Peristiwa penusukan Wiranto tidak bisa dijadikan indikator,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia memberikan catatan bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2019, adalah pelanggaran terhadap konstitusi.

“Siapapun dan apapun bentuknya jika ada kelompok yang mau menggagalkan pelantikan presiden yang terpilih secara demokratis dan konstitusional maka tindakan itu inkonstitusional,” tutup Karyono. []