Soal FPI, NasDem Tegaskan Pemerintah Bukan Islamofobia

jokowi dan ulama aceh
Presiden Jokowi bersama ulama Aceh di Istana Merdeka. [foto : Liputan6]

Inisiatifnews – Politisi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi membantah jika pemerintah tengah mengalami islamofobia lantaran tidak memperpanjang ijin organisasi Front Pembela Islam (FPI), apalagi jika dikait-kaitkan dengan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pandangannya itu didasari bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Jika karena alasan Islamofobia, ia merasa tidak relevan sama sekali.

Bacaan Lainnya

“Tidak mungkin pemerintah melarang sebuah organisasi dengan alasan ketakutan kepada Islam. Kenapa takut kepada Islam sementara kita sendiri semua Islam,” kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Minggu (28/7/2019).

Menurut Taufiqulhadi, alasan mengapa pemerintah tidak memperpanjang ijin organisasi FPI bahkan termasuk harus membubarkan ormas HTI karena ada faktor lain, dimana ada seseorang atau kelompok yang menggunakan kedok Islam untuk memuluskan tujuan tertentu yang tidak sejalan dengan Keindonesiaan.

“Tapi yang akan disikapi oleh negara adalah sejumlah orang atau organisasi yang bersembunyi di balik Islam,” ujarnya.

Kemudian Taufiqulhadi juga pelajaran penting yang perlu diambil oleh Indonesia adalah hancurnya negara di Timur Tengah seperti Suriah. Dimana kehancuran itu terjadi karena ada sekelompok elemen tertentu yang menggunakan sentimen agama untuk berupaya melegitimasi pergerakan pengambilan kekuasaan semata.

“Sebagaimana yang kita lihat yang terjadi terhadap Libia dan Suriah sekarang. Kedua negara tersebut hancur sekarang karena muncul organisasi yang berkedok Islam. Organisasi ini, dengan membangun narasi keislaman, berusaha merebut kekuasaan,” tuturnya.

Menurutnya, Baik Suriah maupun Libia kini menjadi negara yang tak berbentuk lagi. Taufiqulhadi tak mau Indonesia menjadi seperti Suriah ataupun Libia. Maka dari itu keputusan Pemerintahan Jokowi tersebut dianggapnya sangat tepat.

“Jika dilihat dari pengalaman Libia dan Irak, maka tentu saja, gagasan Pak Jokowi untuk menentukan aturan pelarangan ormas adalah sesuatu yang tepat,” tegas dia. []

Temukan kami di Google News.