Inisiatifnews – Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menilai bahwa deklarasi kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 yang terlalu prematur memiliki masalah yang besar bagi demokrasi.
“Tiga kali deklarasi kemenangan Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Prabowo nyata-nyata bermasalah, pada aspek substantif maupun prosedural,” kata Hendardi dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com pada hari Selasa (23/4/2019).
Menurut Hendardi, klaim kemenangan yang juga diikuti oleh klaim di kalangan bawah secara liar itu juga berindikasi sebagai gerakan delegitimasi penyelengga pemilu.
“Deklarasi tersebut secara faktual diikuti klaim-klaim kemenangan para pendukungnya, terutama di dunia maya dan forum-forum pengajian, dan propaganda-propaganda yang mendelegitimasi penyelenggara Pemilu, mendestruksi secara sosial integritas Pemilu dan tata kelola demokrasi Indonesia beserta perangkat institusi dan mekanisme di dalamnya,” jelasnya.
Melihat gelagat itu, Hendardi memberikan saran kepada para elite untuk menghentikan gejolak yang justru membuat demokrasi semakin mundur.
“Seluruh elite politik dan kontestan hajatan elektoral mestinya menolak setiap upaya untuk menarik mundur peradaban demokratis kita,” tegasnya.
Tidak hanya kepada elite politik, Hendardi juga memberikan masukan tegas kepada penyelenggara pemilu, agar bekerja lebih baik.
“Seluruh penyelenggara Pemilu; KPU, Bawaslu, DKPP dan Gakkumd hendaknya melakukan tugas dan fungsi konstitusionalnya untuk mewujudkan keadilan elektoral dan menegakkan integritas Pemilu,” imbuhnya.
Lebih lanjut kepada seluruh aparat keamanan negara juga tetap menjaga netralitasnya. Serta mengedepankan bagaimana menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
“Seluruh aparatur keamanan negara hendaknya bekerja keras dan bertindak tegas untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam koridor hukum dan perlindungan hak asasi manusia,” ujarnya.
Terakhir, Hendardi juga menyerukan kepada masyarakat luas agar tetap mengawal bagaimana pemilu tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Seluruh elemen masyarakat sipil hendaknya melaksanakan fungsi-fungsi demokratisnya untuk terus mengawal integritas Pemilu dan kinerja para penyelenggaranya di seluruh level,” tutupnya.
[NOE]
