Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Bayangan, Iman Zanatul Haeri, turut mengkritisi sikap Presiden Prabowo yang menyebut oposisi bukan budaya Indonesia. Ia mengatakan, ketidakhadiran oposisi hari ini itulah yang mendasari Kabinet Bayangan.
“Justru, Kabinet Bayangan itu ada karena tidak ada oposisi. Seharusnya kan kami di masyarakat sipil atau kami di P2G ada perbedaan oposisi dan advokasi. Sebagaimana pekerjaan saya di P2G, pekerjaan kami adalah advokasi. Jadi, kalau masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan tanpa ada hubungan dengan oposisi (parpol), berarti di negara ini tidak ada oposisi,” kata Iman kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (30/07/2026).
Ia menilai, ketidakhadiran oposisi dalam sebuah negara itu berbahaya karena tidak ada kekuatan penyeimbang. Sebab, ketika semua orang setuju dengan sebuah program ketika programnya bermasalah, yang terkena dampaknya tetap masyarakat secara luas.
“Artinya, ketika masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan, warning-nya itu sudah 2 lapis, ini tanda bahaya sebetulnya. Jadi, bukan harus ditanggapi dengan ancaman, ini tanda bahaya level 2. Ibarat makan cabai, ini sudah level 2, level 1 itu ketika tidak ada oposisi, level 2 masyarakat sipil akhirnya bergerak sendiri,” ujar Iman.
Di Kabinet Bayangan, ia menerangkan, Mendikbud menggabungkan 4 kementerian yang dibentuk Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Mendikdasmen, Mendiktisaintek, Menteri Kebudayaan, sampai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Hal itu dimaksudkan agar pemerintahan berjalan efektif-efisien. Iman menekankan, kehadiran Kabinet Bayangan sudah jelas dalam rangka membayangi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat menteri-menteri terkait di Kabinet Merah Putih.
“Jadi, mungkin saya 1 harus berhadapan dengan 4 menteri sekaligus. Kalau bicara program, memang kita akui tidak semua menteri itu 100 persen salah, ada program-program yang bagus, tapi kita melihat ini secara sistemik. Misal, kalau saya gabungkan empat menteri ini ada hal-hal yang mungkin kami tidak hanya mewakili gagasan ideal tentang program pemerintah, tapi mungkin dalam pemerintahan sendiri, di internal jangan-jangan terwakilkan oleh kami,” kata Iman.
Ia meyakini, ada kelompok-kelompok di internal yang merasa kebijakan pemerintah itu bermasalah mungkin malah tersampaikan lewat Kabinet Bayangan. Artinya, dia membawa bentuk ideal yang diharapkan oleh masyarakat sipil dan pemerintahan yang rasional.
Selain itu, ia menambahkan, sesuai kesehariannya yang masih mengajar dan mengurusi profesi guru, Kabinet Bayangan akan mengutamakan kesejahteraan guru. Apalagi, Iman mengingatkan, menjadi amanat UUD ada keberpihakan 20 persen APBN untuk pendidikan.
“Mungkin dari program-programnya ya tentu kami punya prioritas berbeda, literasi itu nomor satu. Bahkan, ketika saya ditanya program pertama adalah lebih banyak menghadap Presiden. Jadi, kalau ditanya, apa sih programnya di bidang pendidikan, karena saya kan empat menteri bidang pendidikan, mungkin kalau disingkat Menko Pendidikan kali ya seharusnya, yang akan saya lakukan pertama menghadap Presiden,” ujar Iman.
Salah satu aspirasi yang akan disampaikan kepada Presiden secara segera membuat Inpres Darurat Literasi. Kemudian, Iman mendorong Prabowo memikirkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Iman menegaskan, Presiden Prabowo harus bisa mengubah tata kelola dan memastikan program-program seperti MBG dan KDKMP tidak merusak sekolah. Kemudian, ia merasa, masalah yang perlu diperbaiki tidak hanya ada di kementerian, tapi dari Istana.
“Banyak persoalan yang sebetulnya tidak hanya di kementeriannya, tapi pesan-pesan dari Istana juga kayaknya harus dikoreksi. Harus diberitahu bahwa ini keliru, kira-kira gitu, kalau program secara umum kami tidak muluk, kami butuh yang dasar. Dasar pendapatan untuk guru dan dosen dan dasar literasi untuk anak-anak,” kata Iman. (WS05)
