MUI Minta Urusan Sertifikasi Dai Diserahkan ke Mereka Saja

Inisiatifnews.com – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi menyebut bahwa rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi terhadap penceramah / dai telah membuat umat gaduh.

“Program dai’i / muballigh bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan,” kata Muhyiddin dalam pernyataan sikapnya Nomor Kep-1626/DP MUI/IX/2020, Selasa (8/9/2020).

Ia menilai bahwa sertifikasi da’i atau muballigh tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pemerintah atau pihak lain untuk kepentingan tertentu. Dan inilah aspek yang ditolak oleh MUI.

“Dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi dialahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan. Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut,” jelasnya.

Secara umum MUI menyatakan diri sangat mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas para penceramah, da’i atau muballigh. Hanya saja peningkatan kualitas itu sebaiknya diserahkan kepada ormas Islam atau MUI saja.

“Terutama materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan, dan sebagainya. Namun program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas atau kelembagaan Islam termasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu,” tandasnya.

Terakhir, Muhyiddin meminta kepada semua pihak untuk menghentikan stigmatisasi radikalisme kepada ulama maupun penceramah tertentu, termasuk juga kepada hafidz Quran dan penampilan fisik tertentu.

“Menghimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengingatkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik (performance) mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar ma’ruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutupnya. [RED]