‘Tanpa Perbaikan Kredibilitas Kebijakan, Pertumbuhan 6% dan Target Lain Cuma Omon-Omon’

Ekonom, Halim Alamsyah berharap, target-target pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi 6 persen sampai menurunkan defisit fiskal terwujud. Tapi, ia menekankan, semua itu tergantung konsistensi pemerintah menyeimbangkan berbagai keinginan.

“Mau pertumbuhan tumbuh tinggi 6 persen, pada saat yang sama program prioritas yang besar itu yang 44 persen dari total belanja dilaksanakan, dan juga lebih mengurangi kebocorannya, kalau bisa tetap produktif gitu ya. Karena, begitu dia bocor langsung angka efisiensinya turun,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (20/08/2026).

Ia mengingatkan, setiap Rp 1 rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus menghasilkan lebih dari Rp 1. Namun, ketika ada korupsi, setiap Rp 1 mungkin hanya menghasilkan Rp 0,7, seperti kata mantan Menkeu, Prof Sumitro, setiap Rp 1 kebocoran 30 persen.

“Itu kita harapkan minimal Rp 1 deh, tidak usah bocor begitu,” ujar Halim.

Selain itu, ia melihat, konsolidasi terhadap program-program harus benar-benar terlaksana. Sebab, jika pertumbuhan ekonomi 6 persen, program-program prioritasnya tetap ekspansif, itu saja membutuhkan kenaikan pendanaan pajak minimal 12 persen.

Belum lagi keinginan pemerintah menurunkan defisit fiskal dari 2,8 menjadi 2,4 atau turun 0,45 dari basis point. Kemudian, tax buoyancy, elastisitas pendanaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nominal 1,4 yang sebenarnya sedikit bertentangan.

“Jadi, ini memang akan menentukan, kredibilitas akan menentukan apakah berbagai program-program pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan efektif dan produktif, dan juga yang satu hal lagi yang barang kali menjaga konsistensinya. Saya melihat ya pemerintahan Prabowo kelihatannya cukup realistis sekarang, sebelumnya kan di awal tahun rasanya itu gembar-gembor banget nih tentang MBG, tentang KDMP, berbagai langkah-langkah pengeluaran pemerintah yang besar-besar gitu ya,” kata Halim.

Namun, Halim melihat, di pertengahan tahun sudah tampak ada perbaikan-perbaikan atas pengeluaran seperti pemotongan anggaran untuk MBG. Ada pula program-program lain seperti KDMP yang juga berusaha dilaksanakan dengan lebih efektif-efisien.

“Kita berharap, ini berita-berita yang baik. Namun, kembali lagi, kita semuanya masih belum terlalu yakin, jadi kredibilitas pemerintah betul-betul ditingkatkan. Kalau tidak, semua cerita ini jangan hanya sekadar omon-omon gitu,” ujar Halim.

Ia menyampaikan, tantangan Indonesia ke depan tidak hanya datang dari eksternal karena itu merupakan faktor-faktor yang memang tidak bisa kita ubah. Sementara, negara-negara sekitar kita dalam kondisi sama masih bisa tumbuh jauh lebih cepat.

“Perang di Iran melawan Amerika kan kita tidak bisa ngomong apa-apa, ekonomi Cina yang melemah kita tidak bisa ngomong apa-apa, sementara itu saingan kita di luar tumbuh lebih cepat, kita juga tidak bisa ngomong apa-apa, kita menyaksikan mereka bisa tumbuh lebih cepat. Jadi, internalnya harus lebih mawas diri,” kata Halim.

Halim menyarankan, Indonesia harus bisa melihat kondisi lingkungan dan kemampuan kita sambil terus menjaga kredibilitas kebijakan. Sebab, ia menyampaikan, sampai saat ini masih banyak orang asing yang tetap menjual investasinya di Indonesia.

Terutama, lanjut Halim, di pasar modal, walaupun tentu masih ada investor-investor yang menanamkan uangnya di sektor riil. Tapi, ia mengingatkan, kalau kredibilitas kebijakan pemerintah tidak membaik, jumlah investor itu akan terus berkurang.

“Kalau misalnya kredibilitas kebijakan pemerintah tidak membaik, ya lama-lama, termasuk investor yang mau menanamkan uangnya di Indonesia itu untuk jangka waktu yang lama akan lama-lama berkurang. Itu saya kira tantangan kita ke depan,” ujar Halim. (WS05)