Konsolidasi Program-Program Mulai Terlihat Demi Capai Target Pertumbuhan 6%

Ekonom, Halim Alamsyah menilai, konsistensi mendorong target pertumbuhan 6 persen yang disampaikan dalam Nota Keuangan Presiden Prabowo patut didukung. Walaupun, ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi semester I tahun ini baru di 5,4 atau 5,5 persen.

“Apakah mungkin melompat 0,5 persen untuk tahun depan, semua tentu harus didukung oleh program-program kerja, baik yang ada di sektor pemerintah maupun yang ada di sektor swasta, mestinya,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Bicara Ekonomi Politik (BEP) di YouTube Terus Terang Media, Kamis (20/08/2026).

Ia turut merespons keinginan Presiden Prabowo dalam Nota Keuangan untuk melanjutkan program-program prioritas yang semakin besar dibanding 2026. Halim berpendapat, ada satu keinginan melakukan langkah-langkah konsolidasi terhadap program-program itu.

“Konsolidasi dalam pengertian belanjanya barang kali tidak turun secara nominal, tapi dari sisi rasio atau katakan pertumbuhannya mungkin menjadi lebih melambat. Dengan harapan produktivitas setiap satu rupiah yang dikeluarkan dari pemerintah itu menjadi lebih produktif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Halim.

Artinya, lanjut Halim, pemerintah mengharapkan defisit fiskal yang tahun ini masih sekitar 2,8-2,9 persen, bisa turun menjadi 2,4 persen. Maka itu, ia mengingatkan, jika target pertumbuhan 6 persen, perlu ada sedikit pengendalian terhadap belanja.

Sebab, ia menyampaikan, jika PDB sudah naik, defisit tentu menjadi lebih kecil setidaknya secara rasio. Namun, Halim melihat, stimulus-stimulus yang tampaknya nantinya diberikan pemerintah masih ebrgantung kepada program-program prioritas.

“Program di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perlindungan sosial, dan termasuk mungkin program-program besar seperti MBG, KDMP, dan sebagainya. Ada semacam keinginan juga untuk melakukan konsolidasi, saya pikir konsolidasi ini kelihatannya dari bacaan saya menjadi semacam reaksi dari pemerintahan sekarang terhadap berbagai kejadian yang kita alami selama tahun 2026 ini,” kata Halim.

Salah satunya tekanan karena kenaikan harga minyak yang membuat subsidi tinggi, sehingga pemerintah dalam rangka menjaga daya beli tidak menaikkan harga BBM terlalu tinggi. Kenaikan hanya dilakukan kepada BBM yang tidak mendapat subsidi.

Kemudian, Halim menyampaikan, program-program besar seperti MBG mulai dilakukan perbaikan-perbaikan dan pengurangan anggaran. Karenanya, ia mengaku sudah melihat ada semacam konsolidasi yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen.

“Jadi, pemerintah masih mau tumbuh tinggi, perlu stimulus, tapi dia juga tahu bahwa itu memerlukan pembiayaan, pembiayaan datang dari penerimaan, dari pajak terutama, ditambah konsolidasi. Bagaimana mengharmonisasi 3 kepentingan yang boleh dibilang agak sedikit conflicting menjadi sesuatu yang memang bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi, intinya nanti konsistensi dalam pelaksanaan program-program itu, dan seberapa efektif dan efisien dalam mendorong produktivitas yang lebih tinggi,” ujar Halim.

Apalagi, ia menambahkan, untuk semestar I tahun ini pertumbuhan ekonomi 5,4 persen sebenarnya masih dimotori sektor jasa. Sementara, produktivitas sektor lain tidak sebesar sektor jasa, terutama dalam konteks sektor-sektor yang menghasilkan barang.

Agrikultur, misalnya, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pertambangan seperti timah, nikel, batu bara, dan sebagainya. Lalu, industri manufaktur yang biasanya memang diharapkan menjadi motor dalam perekonomian yang tumbuh tinggi.

“Kalau kita menggunakan klasifikasi ini, kita lihat ternyata selama beberapa tahun terakhir, bahkan mungkin kalau kita mundur sampai 10 tahun terakhir, angkanya itu tidak jauh antara 3-4 persen sebetulnya pertumbuhan sektor barang ini,” kata Halim. (WS05)