Setahun Prabowo, Ekonom Sebut Langkah Memecah Kementerian/Lembaga sebagai Strategi Perang

Ekonom, Halim Alamsyah, menyoroti langkah Presiden Prabowo dalam satu tahun pemerintahan yang kerap memecah kementerian/lembaga. Ia menilai, membuat jumlah kementerian/lembaga sebanyak itu tidak dilakukan secara random atau tiba-tiba.

“Mungkin Menteri dan Wakil Menteri totalnya 103 kalau saya tidak salah, dan itu mengapa dilakukan ya pertama dia bisa bagi-bagi jabatan, kepada teman-temannya dan juga kepada partai politik. Dia juga bisa menyusupkan, memasukkan teman-teman tentaranya yang profesional masuk,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Rabu (22/10/2025).

Menganalisis langkah Prabowo membuat Halim teringat Value Chain Analysis. Yang mana, memetakan proses dari A sampai Z, lalu dipilah-pilah mana yang proses utama, mana yang proses pendukung, atau mana yang perlu diletakkan sedikit di belakang.

Ia menduga, Prabowo memang sengaja memecah kementerian/lembaga sampai sedemikian banyak. Intinya, lanjut Halim, Prabowo memecah jalur-jalur birokrasi sedemikian rupa, sehingga nanti tidak ada yang lengkap ada dalam satu kementerian/lembaga.

“Karena dia tidak percaya proses yang panjang dulu itu, itu efektif dan efisien. Karena dia tahu di Indonesia ini korupsinya besar, oleh karena dia potong-potong, ini untuk wamen ini, ini untuk wamen itu, ini kementerian dipisah, kementerian ini dicabut kembali, saya rasa ini memang strateginya seperti itu,” ujar Halim.

Halim membenarkan, langkah ini memang membutuhkan biaya yang lebih besar karena banyak lembaga baru, banyak pejabat baru, yang membuat beban fiskal semakin besar. Tapi, ia berpendapat, stragegi ini memang ditargetkan untuk masyarakat di bawah.

Menurut Halim, apa yang dilakukan Prabowo tampak ingin membongkar habis jalur-jalur birokrasi, termasuk dengan mengatur siapa menteri dan siapa wakil menteri dengan berbagai pertimbangan. Halim melihat, pertimbangannya jelas bukan soal efisiensi.

Tapi, lanjut Halim, lebih mengarah kepada pemecahan agar lebih mudah mengendalikan karena Prabowo akan memusatkan kekuasaan kepada dirinya sebagai Presiden Indonesia. Halim menyebut, apa yang dilakukan Prabowo seperti strategi perang melawan korupsi.

“Jadi, ini kalau menurut saya ini seperti strategi perang, kalau kita melihat seperti itu. Nah, ini yang saya lihat, mengapa dia misalnya tadi membubarkan Kementerian BUMN, dia bikin Danantara gitu kan ya Lalu dia mecah-mecah berbagai kementerian itu. Ini analisis saya seperti itu,” kata Halim.

Ia menambahkan, salah satu keuntungan dari pemecahan itu Prabowo bisa bagi-bagi jabatan, baik kepada teman-teman maupun kepada partai politik. Prabowo dapat pula menyisipkan tentara atau orang-orang yang bisa dia percaya sesuai yang diinginkan.

Namun, ia menekankan, semua itu dilakukan dengan tetap satu tujuan agar dapat memusatkan kekuasaan kepada dirinya. Halim meyakini, Prabowo pasti sudah memikirkan apa yang harus dikorbankan dan apa yang akan didapatkan dengan strategi tersebut.

“Bagi dia, paling tidak dalam jangka yang pendek ini, mungkin ini lebih baik karena begitu banyak hal-hal yang mungkin korupsinya tidak bisa dikendalikan,” ujar Halim. (WS05)