Anthony Budiawan Ungkap Alasan Jokowi Harus Bertanggung Jawab Soal Whoosh

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, seperti sudah diperkirakan, benar-benar jadi bom waktu dengan utang membengkak. Ekonom, Anthony Budiawan menilai, eks presiden, Joko Widodo, menjadi yang paling bertanggung jawab dalam proyek tersebut.

“Kalau kita lihat dari awal, itu yang paling bertanggung jawab tentu saja Presiden, dalam hal ini Presiden Jokowi karena dia yang sudah sangat aktif untuk melaksanakan proyek ini ya, untuk proyek ini agar bisa ada di Indonesia,” kata Anthony kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (23/10/2025).

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan pakar transportasi, Agus Pambagio, di Nusantara TV. Agus mengungkapkan momen ketika dia dimintai pendapat oleh Presiden Joko Widodo soal Whoosh, dan menanyakan siapa yang sebenarnya memiliki ide itu.

“Menurut pengakuan Pak Agus, lalu ditanya apakah ini bisa atau tidak? Lalu kemudian dia bilang, ini tidak bisa Pak, ini tidak feasible. Terus dia bilang, ini ide siapa Pak? Menurut Agus, Jokowi menjawab, ini ide saya,” ujar Anthony.

Selain itu, Anthony mengingatkan, jawaban serupa disampaikan pula eks Menteri BUMN, Rini Soemarno, ketika ditanyakan soal siapa sebenarnya pemilik ide Whoosh ini. Saat itu, Rini turut menyatakan, proyek ini memang merupakan keinginan dari Joko Widodo.

Padahal, ia menekankan, semua tahu bahwa proyek sejenis untuk Jakarta-Surabaya sudah diinisiasi oleh Jepang. Bahkan, proyek itu lebih mungkin dan lebih masuk akal dari segi jarak, tidak seperti Jakarta-Bandung yang jaraknya jelas terlalu dekat.

“Di sini lah kemudian dikatakan bahwa yang menginginkan itu Presiden Joko Widodo,” kata Anthony.

Sebagai pengingat, Rini merupakan Menteri BUMN yang pada Oktober 2015 mengubah keputusan dan melanjutkan perizinan kereta cepat. Serta, memilih perusahaan China untuk menggantikan perusahaan Jepang yang dikritisi karena terkesan manipulatif.

Anthony menilai, proses tender yang dimenangkan China memang terkesan manipulatif karena komponen bunga tidak masuk evaluasi finansial proyek. Padahal, sudah cukup jelas dalam 10 tahun, proyek yang ditawarkan Jepang cukup menguntungkan Indonesia.

“Dalam 10 tahun, kalau proyek Jepang berarti kita membayar total USD 45 juta. Dari USD 4,5 juta per tahun, USD 45 juta untuk 10 tahun. Berarti, proyek Jepang total dengan biaya bunga hanya USD 6,245 miliar, tidak sampai 6,25. Proyek China, biarpun dia USD 6 miliar tapi bunganya dalam 10 tahun USD 900 juta. Artinya, USD 6,9 juta,” ujar Anthony.

Bagi Anthony, ketika kita memasukkan bunga sebagai komponen biaya untuk evaluasi jelas akan membuat pilihan jatuh kepada apa yang ditawarkan Jepang. Ia berpendapat, apa yang dilakukan pejabat-pejabat kita saat itu merupakan sesuatu yang jahat.

Anthony menduga, apa yang pejabat-pejabat kita saat itu mungkin satu siasat untuk mengakali dan bisa masuk mens rea. Salah satu alasan yang didengungkan ke media saat itu lantaran Jepang meminta jaminan, sementara China tidak meminta jaminan.

“Jepang didiskualifikasi, dikatakan bahwa dia minta jaminan, China tidak. Padahal, China umumnya di setiap proyek infrastruktur dia akan minta jaminan, di mana-mana di dunia dia akan minta jaminan. Di sini, waktu awal itu dia tidak minta jaminan, ini kan sudah menjadi tanda tanya besar. Nah, kemudian akhirnya dia minta juga,” kata Anthony. (WS05)