Video Presiden Prabowo di Bioskop Seperti yang Dilakukan Hitler, Stalin, atau Mussolini?

Penayangan video Presiden Prabowo dan capaian-capaian pemerintah di bioskop menuai banyak komentar negatif dari publik. Intelektual, Hamid Basyaib mengatakan, sejak akhir abad 19 dan awal abad 20 film memang jadi alat propaganda pemimpin politik.

Terutama, kata Hamid, pemimpin otoriter atau totaliter karena daya jangkau atau pengaruh dari film jauh lebih kuat dari sekadar tulisan. Film jadi medium ideal mempengaruhi, menggiring opini dan karsanya masyarakat untuk menuruti pemerintah.

“Mulai akhir abad 19 itu atau awal abad 20 itulah dimulai misalnya di Uni Soviet, baru muncul dia sebagai negara, kemudian ada Nazi Hitler sampai pembuat film Nazi Hitler itu Leni Riefenstahl jadi terkenal juga karena dialah yang memproyeksikan image Hitler itu ke publik,” kata Hamid kepada terusterang.id yang juga ditayangkan dalam program Perspektif di kanal YouTube Terus Terang Media, Minggu (21/09/2025).

Sutradaranya, Josep Goebbels, mengatur cara Hitler berjalan, cara kamera datang, sampai membuat Adolf Hitler seperti manusia setengah dewa. Dampaknya, usai runtuh akibat kekalahan di Perang Dunia 1, Jerman kembali berjaya hampir di seluruh Eropa.

Di Italia, ada Benito Mussolini, yang juga menggunakan cara yang sama, memakai film-film pendek atau film. Tapi, yang membedakan dulu menggunakan film-film panjang yang bercerita dan intinya mengherokan atau mengheroismekan pemimpinnya

“Hitler atau Lenin di Soviet, mungkin habis itu Josef Stallin tahun 50-an, lalu di Italia ada Benito Mussolini, lalu di Korea Utara ada Kim Il Sung, lalu anaknya jadi Kim Jong Il dan sekarang Kim Jong Un sama saja. Di Irak juga ada Saddam Husein,” ujar Hamid.

Selain film, ia menerangkan, pemimpin otoriter dan totaliter senang membuat patung besar. Misal, patung Kim Il Sung di Pyongyang yang membuat rakyat Korut menganggap Kim Il Sung tidak pernah matik pemimpin besar dan anak-cucunya sekadar pengganti.

“Jadi, ini memang ciri penting atau salah satu ciri di negara otoriter atau negara totaliter untuk mempengaruhi massa rakyat agar menurut kepada program program pemerintah walaupun mungkin saja maksudnya baik, kita anggap saja maksudnya baik,” kata Hamid.

Artinya, ia menambahkan, kalau rakyatnya menurut saja pembangunan yang dilakukan pemerintah bisa berjalan lancar. Jadi, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang membuat opini tandingan, tapi di negara-negara demokrasi sudah pasti tidak layak.

Itu sebabnya sekarang yang terjadi di Indonesia ketika pemerintah menayangkan video ringkas capaian pembangunan begitu banyak yang jengkel, kecewa dan menganggap ini pelecehan atau gangguan serius. Sebab, mereka datang ke bioskop tidak cuma-cuma.

Mereka datang mengeluarkan uang, membeli tiket untuk menonton dan mendapat hiburan, tapi yang disuguhkan malah seperti itu. Hamid mengaku bersyukur, pemerintah buru-buru insaf untuk menghentikan penayangan video Presiden Prabowo di bioskop-bioskop.

“Disetop walaupun alasannya memang katanya kontraknya kepada jaringan bioskop-bioskop tertentu itu cuma 6 hari, walaupun kita ragu karena susah susah bikin film kalau cuma 6 hari agak janggal, mestinya mungkin berbulan-bulan,” ujar Hamid. (WS05)