Pejabat Negara Harus Perbaiki Kualitas Argumen dan Hargai Intelektualitas Publik

Intelektual, Hamid Basyaib, menyoroti argumen pejabat-pejabat negara saat dimintai komentarnya terkait respons negatif publik atas penayangan video Presiden Prabowo di bioskop. Mereka merasa itu tidak apa-apa sepanjang tidak melanggar aturan.

Hamid melihat, mereka lupa kalau hidup bukan sekadar diatur aturan-aturan formal kenegaraan, tapi ada etika. Ada hal yang patut dan tidak patut, ada hal yang pantas dan tidak pantas, walaupun tidak melanggar hukum atau sesuai hukum yang berlaku.

Tapi, ia menekankan, kalau tidak pantas tentu tidak perlu dilakukan. Banyak sekali hal-hal yang tidak melanggar aturan tapi tidak akan dilakukan orang normal atau orang terdidik, bahkan terlalu banyak contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari.

“Saya kira argumennya harus ditingkatkan kecerdasannya, supaya publik itu dihargai aspirasinya atau intelektualitasnya paling sedikit, sehingga kalau bikin kebijakan sebaiknya punya argumen yang cerdas, jangan seperti itu,” kata Hamid kepada terusterang.id yang juga ditayangkan di program Perspektif di kanal YouTube Terus Terang Media, Minggu (21/09/2025).

Sebelumnya, ia mengingatkan, pada 2018 Presiden Joko Widodo turut melakukan cara yang sama ketika sedang terobsesi kepada membangun infrastruktur. Salah satunya menayangkan capaian-capaian Jokowi membangun bendungan besar di bioskop-bioskop.

Saat itu, Jokowi dan orang-orang di pemerintahan juga dikritik keras publik. Hal itu yang membingungkan karena langkah sama malah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo, dan akhirnya menuai kritik dan kecaman yang sama, bahkan mungkin lebih.

Hamid turut mengkritisi argumen pejabat-pejabat negara yang menilai video capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo sekadar penyampaian informasi. Ia menilai, informasi yang baik adalah informasi yang lengkap atau kurang lebih simetri.

“Informasi yang kurang lebih meliput cover both side istilahnya, nah dalam kasus penayangan video pendek tadi itu tidak terjadi, yang terjadi semacam pencekokan informasi sepihak dari pihak pemerintah dan semua yang baik saja yang dikemukakan, dari segi kualitas informasi nilainya rendah, dari segi jurnalistik jelas keliru,” ujar Hamid.

Soal MBG misalnya, semua manusia di Indonesia tahu pelaksanaannya tidak lancar, bahkan banyak terjadi kasus keracunan. Tapi, aspek-aspek non-positif itu tidak dimasukkan dalam penyampaian informasi itu, yang membuktikan kualitasnya rendah.

Meski begitu, ia menilai, dalam negara demokrasi boleh saja mengkampanyekan lewat itu, asal dikemas sesuai karakter kreatif di dunia kreatif. Jadi, buatlah video yang masuk akal, yang wajar, menampilkan pula aspek-aspek manusiawi dari pemimpin.

“Boleh intinya, nah saran kita kalau memang begitu bikin saja, jangan kayak di masa Orde Baru ada November 1928, lalu ada Pengkhianatan G30SPKI, yang pada hari hari tertentu diwajibkan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia untuk menontonnya. Jadi, saya kira cara-cara semacam ini sebaiknya kita akhiri ya, marilah kita menjalankan pemerintahan atau kita juga menjadi rakyat yang wajar, yang cerdas,” kata Hamid. (WS05)