Mahfud MD Apresiasi Prabowo Naikkan Gaji Hakim, tapi Ingatkan Soal Korupsi

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mendukung dan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang menaikkan gaji hakim dalam rangka perbaikan kesejahteraan. Apalagi, ia menekankan, kenaikan sudah lama diperjuangkan dan selama ini gaji hakim belum layak.

Ia mengatakan, masih banyak hakim di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kendaraan, sampai harus satu angkutan umum bersama orang yang akan diadili. Berbeda dengan jaksa dan polisi, hakim cukup lama tidak diperhatikan, terutama setelah menyatu ke Mahkamah Agung (MA).

“Nah, sekarang Pak Prabowo memenuhi janjinya untuk memperhatikan kesejahteraan hakim, apresiasi kita, kita harus apresiasi, ini bagus untuk hakim,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17/06/2025).

Tapi, ia mengingatkan, kalau kenaikan gaji hakim ini dimaksudkan dalam rangka pemberantasan korupsi sebenarnya tidak ada relevansi yang terlalu kuat. Sebab, Mahfud menilai, mereka yang korupsi bukan hakim-hakim yang bergaji rendah, tapi malah yang sudah punya kekayaan cukup.

Menurut Mahfud, itu berarti permasalahan ada di mental, koordinasi dan pengendalian dari MA sebagai institusi. Karenanya, ia merasa, perlu ada langkah-langkah lain yang dilakukan seperti tindakan tegas dan tangkap hakim-hakim yang bermasalah dengan cepat tanpa tawar-menawar.

“Pembinaan mental aparat penegak hukum ini menjadi penting, mudah-mudahan ini sudah membaik dalam beberapa perkembangan yang terakhir ini tampaknya bagus,” ujar Mahfud.

Mahfud turut mengusulkan agar volume kocok ulang penempatan hakim-hakim diperbanyak, tidak hanya di Jakarta dan dilakukan secara rutin. Ia merasa, perputaran tidak hanya memberi kesempatan secara adil, tapi juga akan menyebabkan mereka tidak sempat nego-nego kasus.

Bagi Mahfud, langkah yang dilakukan Ketua MA sekarang dengan memutar sekitar 190 ketua-ketua pengadilan negeri dan Pengadilan tinggi sudah bagus. Ia menegaskan, langkah itu perlu pula dilakukan ke panitera karena korupsi hakim hampir tidak mungkin tidak diketahui pantiera.

“Dulu pernah ada panitera diusulkan agar dipindah-pindah, karena tidak mungkin korupsi itu terjadi tanpa melalui panitera, hampir tidak mungkin. Mungkin saja ada, tapi biasanya panitera tahu, sekurang-kurangnya ketika akan membuat pertimbangan dan vonis panitera yang buat, tahu kalau aneh, misal barang bukti tidak disebutkan atau barang bukti dibalik,” kata Mahfud.

Maka itu, ia melihat, panitera memang harus sering dikocok ulang dan terus diawasi. Selain itu, Mahfud sepakat kalau posisi pengacara penting dalam mencegah terjadi tindak korupsi, walau pembinaan pengacara sebagai sebuah entitas memang sudah ada peraturan maupun kode etik.

Namun, Mahfud menambahkan, yang membuat berantakan jika ada pengacara yang melanggar lalu dikeluarkan satu organisasi advokat, dia bisa pindah ke organisasi lain. Hal itu dimungkinkan kebijakan MA, sebelum ada wadah tunggal yang resmi diakui negara berdasar Undang-Undang (UU).

“Maka, semua sekarang disumpah untuk menjadi pengacara boleh apa saja. Misalnya, Peradi itu ada berapa tuh, KAI sendiri, Peradin sendiri, dan seterusnya organisasi advokat. Nah, itu harus ditata tersendiri, tapi itu lebih banyak ke kalangan pengacaranya,” ujar Mahfud. (*)