Sammy Notaslimboy: Kita Tidak Mau Prabowo Turun, Kita Mau Prabowo Kerja yang Benar

Komika, Sammy Notaslimboy melihat, pemerintah kadang-kadang terlalu overthinking terhadap apa yang dituntut masyarakat. Misalnya, ketika ada sekelompok masyarakat yang membuat Kabinet Bayangan, itu sebenarnya tidak dalam rangka melakukan makar.

“Itu hanya mengumpulkan orang-orang yang kritis, lalu dibikin dalam struktur dan strukturnya juga bukan struktur formal. Mereka tidak ada remunerasi juga, tidak terima gaji juga,” kata Sammy saat tampil dalam acara Terus Terang Goes to Campus Universitas Padjajaran (Unpad) yang ditayangkan di YouTube Mahfud MD Official, Senin (19/10/2026).

Isinya, lanjut Sammy, ada ahli ekonomi seperti Media Askar dan Bima Yudhistira, ahli hukum seperti Feri Amsari, ahli lingkungan seperti Iqbal Damanik, dan lain-lain. Ia merasa, itu cuma kritik-kritik yang distrukturkan dalam Kabinet Bayangan.

“Itu bentuk kritik yang lebih terstruktur saja, tapi pemerintah kita overthinking. Feri Amsari itu ke mana-mana diikuti intel, gue yakin di sini ada intel, dia pernah bikin show intelnya ngaku, saya mengawasi Feri Amsari. Artinya, ada over thinking, ketakutan, paranoid dari pemerintah terhadap orang-orang yang kritis,” ujar Sammy.

Padahal, ia menekankan, masyarakat hanya mengawal isunya, tidak menargetkan orang-orang secara personal. Sammy mengingatkan, masyarakat yang turut melakukan aksi demo pada medio 1998 tidak benci ke Soeharto, tapi ingin dia turun dari Presiden.

Ia menambahkan, kritik-kritik yang disampaikan kepada pemerintah atau penguasa itu selalu mengawal isunya. Pun sudah begitu di zaman Jokowi karena demo-demo yang ada itu melawan pelemahan KPK, tidak mau Jokowi turun tapi mau Jokowi kerja yang benar.

“Yang Garuda Biru mengawal Putusan MK Nomor 60, kalau tidak Kaesang bisa jadi Gubernur Jateng waktu itu. Kita tidak mau Jokowi turun, bahkan kita tidak mau Prabowo turun, kita mau Prabowo kerja yang benar karena kalau Prabowo turun gantinya Gibran, mending Prabowo saja dulu, oke terima kasih,” kata Sammy.

Soal politik, ia menekankan, siapa saja boleh mendukung siapa saja. Dalam Pemilu 2024, misalnya, Sammy mengaku sebagai pemilih capres Anies Baswedan karena melihat itu sebagai alat yang memang legal dan memang disediakan untuk mengganti penguasa.

Bagi Sammy, dirinya sebagai orang yang ikut demo pada 1998 meminta Soeharto turun tidak mungkin memilih Prabowo Subianto karena ada pelanggaran HAM. Tidak mungkin pula dia memilih Gibran Rakabuming karena ada pelanggaran konstitusi atau KKN.

“02 itu sebenarnya tiga paslon ini ada cacatnya, termasuk Pak Mahfud ada cacatnya. Tapi, yang paling cacat itu 02, ada pelanggaran ham, pelanggaran MK, dan ada PSI,” ujar Sammy.

Pada kesempatan itu, Sammy turut menyampaikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Ia merasa, sekalipun dirinya bersuku Batak dan beragama Kristen, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sama sekali bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan.

Meski begitu, Sammy membenarkan, memang tidak semua orang Batak mendukung Palestina karena ada saja yang ternyata mendukung Israel. Ia berpendapat, itu terjadi lebih karena ada salah paham kalau mereka merasa Batak merupakan salah satu suku Israel.

“Itu bukan gara-gara apa, gara-gara dia merasa Batak ini suku ke-13 dari Israel. Jadi, Israel itu kan sukunya ada 12, katanya Batak itu yang ke-13. Padahal, jelas-jelas di Holy Bible, di Injil, itu ada Matius, itu ada Markus, tidak ada Marpaung,” kata Sammy. (WS05)