Mahfud MD Tegur Kejagung dan Mabes Polri Soal Silfester Matutina dan Budi Arie

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17//11/2026). Foto: Wahyu Suryana
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17//11/2026). Foto: Wahyu Suryana

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menagih tindak lanjut dari kasus-kasus hukum yang ada di Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri. Salah satunya kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menyeret Silfester Matutina dan seharusnya sudah dieksekusi.

“Mestinya jaksa tahu karena kan kejaksaan dulu yang mengumumkan Anang (Supriatna), dulu dia Kepala Kejaksaan di mana Silfester itu harus dieksekusi, lalu sekarang dia menjadi Kapuspen. Dia sudah bilang waktu itu Silfester dalam pencarian, harap datang, kalau tidak kami cari. Nah, sekarang kemarin ada, loh selama ini ke mana kejaksaan?” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17/11/2026).

Hal ini membuat Mahfud menduga ada orang-orang yang melindungi Silfester. Apalagi, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, sejak kasus Silfester kembali ramai diperbincangkan sampai hari ini tidak pernah terlihat memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

“Kalau saya sih politis, punya dugaan. Itu kan gini, saya tanya ke dalam kenapa kok tidak ditangkap Silfester itu ke direktorat, tanya ke atas, Pak. Artinya, itu kunci di atas, kalau begitu mungkin ketika Pak Jaksa agung, ini mungkin ya, kan mungkin boleh, ketika Pak Jaksa agung itu Pak Burhanuddin diangkat jadi Jaksa Agung mungkin ini dititipkan, tolong lah ini kan perkara kecil, lalu diangkat jadi Jaksa Agung,” ujar Mahfud.

Maka itu, ia menilai, Jaksa Agung Burhanuddin tidak pernah mengeluarkan instruksi apapun terhadap kasus ini. Mahfud berpendapat, walaupun mungkin ada yang melihat ini sebagai kasus kecil, tapi akibatnya bisa sangat besar bagi penegakan hukum.

Mahfud menyarankan, jika ingin negara kita mengembalikan lagi budaya tertib hukum, kejaksaan harus segera bergerak menangkap Silfester. Ia mengingatkan, dunia sudah berubah dan gerakan-gerakan perubahan sedang menggelora, termasuk di Indonesia.

“Kejaksaan Agung masa diam melihat seperti ini, dunia sudah berubah, jangan main-main, gelombang sedang bergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” kata Mahfud.

Selain kasus Silfester Matutina di Kejagung, Mahfud turut menagih tindak lanjut dari kasus judi online (judol) yang menyeret nama mantan Menteri Koperasi, Budi Arie, di Mabes Polri. Padahal, nama Budi Arie beberapa kali disebut dalam dakwaan.

“Budi Arie kan sudah disebut di dalam dakwaan, di dalam dakwaan sudah disebut keterlibatan Budi Arie, itu kan fakta hukum penyebutan di pengadilan itu. Dulu, bahkan ada, saya pernah mendapat flowchat-nya tentang pemeriksaan itu, tanggal berapa, ke siapa, yang menyerahkan siapa, di rumah siapa, dua kardus, dan isinya apa, itu kan sudah ada waktu itu dan semua mengarah ke situ,” ujar Mahfud.

Namun, ia menilai, selama ini Budi Arie selalu berlindung ke Solo dan tampak mendapat semacam perlindungan dari kelompok-kelompok Listyo. Bahkan, Budi Arie sempat berkeinginan masuk ke partai penguasa, Gerindra, tapi mendapat penolakan.

“Ini bukan soal benci ya, ini masalah hukum ini harus jelas, pejabat-pejabat yang melakukan itu kan rakyat jutaan yang jadi korban. Nah, orang begitu korupsi dengan judol secara besar-besar dibiarkan, sudah dilaporkan, mesti ada klarifikasi lah. Bagaimana hasil-hasil ini, pengakuan-pengakuan Si Ini bahwa dia mengantarkan ke sini dan sebagainya itu kan sudah ada semua dalam dakwaan jaksa dulu,” kata Mahfud.

Maka itu, Mahfud menegaskan, penyidik di Mabes Polri harus memberikan tindak lanjut tentang kasus ini dan jangan malah ragu melakukan tindakan hukum. Ia menyampaikan, sebenarnya kejaksaan bisa mengambil alih kasus ini bila tidak ada tindak lanjut.

Apalagi, sudah ada laporan polisi tentang keterlibatannya dan sudah dimuat dalam dakwaan. Namun, Mahfud menduga, mungkin kejaksaan merasa tidak enak mengingat ini merupakan kasus korupsi yang sudah ditangani dan diungkap lebih dulu kepolisian.

“Karena ini kasus korupsi, kalau korupsi bisa langsung kejaksaan. Kalau peradilan umum, polisi tidak nyebut, tidak boleh. Tapi, kalau korupsi kan jaksa bisa, ini kok tidak nyebut, kalau tidak bisa jaksa ambil sendiri, bisa. Misalnya, pagar laut itu masuk ke peradilan umum, ada korupsinya tapi ada yang terlibat ini, itu, dilewatkan begitu saja. Waktu itu memang masih kuat jaringan pagar ini, sekarang sudah runtuh, sekurang-kurangnya tembok tertentu sudah bolong, sudah bisa masuk,” ujar Mahfud. (WS05)

Temukan kami di Google News.