Usai Pertemuan Menkeu-Gubernur BI, Ekonom Senior Paparkan 3 Skenario Koordinasi

Ekonom, Halim Alamsyah, menyambut positif pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia (BI) baru, Destry Damayanti. Dari pertemuan itu, ia memaparkan setidaknya 3 skenario yang akan dilakukan BI-Kemenkeu.

“Skenario pertama, masing-masing, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, bergerak sesuai kesepakatan awal tadi, koordinasinya nanti akan dilakukan sesuai kesepakatan awal. Saya mengatakan ini kesepakatan teknokratis, tidak ada unsur politik, benar-benar ini pure untuk menjaga kesetabilan ekonomi,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Rabu (07/10/2026).

Ia merasa, Menkeu tentu saja ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tentu secara teknokratis Gubernur BI akan mendukung itu jika ada kesempatan. Jika kesempatannya tidak ada, Halim menekankan, BI pasti prioritaskan stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Ini artinya, ada kecenderungan dalam skenario pertama itu BI masih akan naikin suku bunga, dan Kementerian Keuangan, ini skenario ya, mungkin akan bisa menerima suku bunga jangka panjangnya atau yield dari SBN itu akan naik. Sekarang sekitar 7,1-7,2, mungkin bisa naik lagi, saya tidak tahu sampai berapa,” ujar Halim.

Skenario kedua, ia menerangkan, mungkin tiba-tiba pemerintah tetap ingin mendorong pertumbuhan ekonomi menuju ke arah target mereka, 5,6 bahkan mungkin 6 persen tahun ini. Artinya, Menkeu akan melakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan.

Tapi, Halim mengingatkan, kondisi itu akan mengakibatkan nilai tukar tertekan dan BI diminta melakukan stabilisasi nilai tukar. Berarti, terjadi penggunaan cadangan devisa, intervensi mencegah kemungkinan masyarakat membeli dolar secara langsung.

“Walaupun, sekarang saya pikir sudah tidak ada lagi ruangnya, sekarang masyarakat umum kalau mau beli dolar tanpa underlying cuma dibatasi 10.000 per orang per bulan. Mau dibikin 0 atau gimana gitu? Ini contoh bahwa pilihan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar itu akan memerlukan biaya dari Bank Indonesia, terutama dalam bentuk valas kalau misalnya ditekan, ini dalam konteks itu,” kata Halim.

Kemudian, ia menyampaikan, BI mungkin akan ditekan untuk menjaga agar yield atau suku bunga yang dibayar oleh pemerintah jangan sampai naik. Artinya, BI nantinya membeli SBN di pasar sekunder dalam rangka mengendalikan suku bunga tidak naik.

Halim menekankan, kondisi itu akan mendorong BI untuk menggelontorkan lebih banyak likuiditas ke pasar. Ia berpendapat, skenario kedua ini akan membuat BI berada dalam tekanan dan memang mungkin mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

“Tapi, hanya dalam tempo yang jangka pendek dan kualitasnya itu tidak sustainable karena nanti tahun-tahun berikutnya kita akan lihat kursnya mungkin akan melayang-layang, sudah pasti di atas Rp 18.000, sudah pasti, dan suku bunganya dengan suku bunga yang dikendalikan, suku bunga yang dikendalikan tidak boleh naik, ya kurs yang akan menyesuaikan diri. Lalu, inflasinya akan cenderung naik,” ujar Halim.

Halim menyebut, itu akan membuat risiko fiskal naik, lalu risiko makroekonomi yang semakin memburuk, dan pertumbuhan ekonomi yang naik dalam jangka pendek lalu turun. Hal itu dikarenakan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan investasi yang produktif.

Meski begitu, Halim merasa, ada skenario ketiga yang cukup realistis. Ada kompromi dalam pengertian koordinasi menjadi lebih dekat, pemerintah disilakan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi harus hati-hati dengan defisit tidak melewati 3 persen.

“Lalu, biarkan BI juga sedikit intervensi dalam rangka mengendalikan kurs rupiah, tapi juga dia bisa naikin suku bunga. Jadi, jangan dibebankan seluruhnya itu kepada intervensi di pasar valuta asing. BI pasti reaksinya itu akan memilih sedikit menaikkan suku bunga, pakai intervensi, mengurangi barang kali biaya untuk melakukan hedging supaya nanti orang yang punya utang itu tidak khawatir biaya hedging mahal. Itu yang dilakukan oleh BI sekarang dan BI masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebetulnya menggunakan yang namanya makroprudensial,” kata Halim. (WS05)