Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Bayangan, Iman Zanatul Haeri, mengaku akan tetap menyampaikan kritik-kritik kepada Presiden Prabowo. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjukkan titik-titik salah yang selama ini dilakukan pemerintah.
“Kita akan tetap merekomendasikan dan kita kalau punya kesempatan mungkin membuat sampel kecil ini bisa dilakukan. Jadi, kalau ada hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, kita contohkan, akan kita lakukan. Jadi, kita tidak bicara hal-hal besar, tapi kita tidak pesimis, tetap akan kita kritik,” kata Iman kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di Terus Terang Media, Kamis (30/07/2026).
Ia mengingatkan, dalam dunia pendidikan mengajar dan mengedukasi itu memang ada banyak cara. Jenis murid-murid pun beragam, ada yang mudah menangkap penjelasan, ada yang sulit menangkap penjelasan, dan ada pula yang tantrum jika dijelaskan.
Iman menekankan, dunia pendidikan sudah pula memiliki hitung-hitungan seperti Human Capital Index, Program for International Student Assessment (PISA), dan lain-lain. Tapi, belakangan malah masuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum jelas risetnya.
Terkait PISA, Iman sendiri merasa pesimis skornya akan turun pada Desember 2026 nanti mengingat desain pendidikan yang semakin bermasalah. Padahal, ia menekankan, di Kementerian Dikdasmen sebenarnya banyak program-program yang cukup bagus.
“Tapi, harus menyesuaikan diri dengan Presiden-nya. Makanya, mungkin tugas Kabinet Bayangan kalau di pendidikan dan kebudayaan harus banyak bolak-balik berinteraksi dengan Istana untuk mengingatkan mereka bahwa pendidikan itu ada desainnya loh, tidak bisa sembarangan gitu, tiba-tiba dapet wangsit bikin sekolah,” ujar Iman.
Iman berpendapat, pembentukan secara tiba-tiba Universitas Republik Indonesia (URI) lewat Wakil Menteri Pertahanan yang dilantik sebagai Gubernur URI sangat berbahaya. Padahal, bicara manusia tidak bisa menggunakan pendekatan pembangunan fisik saja.
Iman menyampaikan, pembangunan manusia harus direncanakan dengan baik dan jelas cara-cara yang akan diterapkan mengejar ketertinggalan. Jika tidak, ia menilai, manusia-manusia yang dianggap gagal terus disingkirkan, tanpa ada perbaikan.
“Kadang, rencananya sudah baik pun belum tentu akhirnya hasilnya baik karena dalam prosesnya bermasalah. Apalagi, yang dasar kebijakannya juga katakanlah tidak jelas, tidak ada penjelasannya. Jadi, saya kira koreksi ini penting loh buat pemerintah. Minimal, kita bisa setop ini malapetaka sebelum malapetaka itu terjadi,” kata Iman.
Maka itu, Iman merasa, tampaknya kerja-kerja Mendikbud di Kabinet Bayangan lebih banyak bolak-balik ke Istana untuk mengingatkan Presiden Prabowo. Termasuk, dalam rangka mengingatkan berbagai janji kampanye Prabowo-Gibran untuk guru-guru non ASN.
Bahkan, ia menambahkan, kalau perlu dibuatkan draft untuk PP Upah Minimum Guru karena dasar Undang-Undang (UU) sebenarnya sudah ada di UU Nomor 14 Tahun 2005. Sehingga, Iman membayangkan, semua tergantung keinginan dari Presiden Prabowo.
“Saya tidak tahu kalau Menteri Bayangan yang lain ya, kalau Menteri Bayangan di pendidikan itu saya bayangkan banyak bolak-balik Istana karena pekerjaan kami banyak diambil Istana kira-kira. Jadi, rekomendasi kami bukan hanya mengeluarkan program ke masyarakat atau pendidikan, tapi harus mengoreksi juga program-program yang dilakukan oleh Istana karena akar masalahnya ada di sana,” ujar Iman. (WS05)
