Mensesneg Kabinet Bayangan Kritisi Sistem Presidensial Aroma Parlementer di Indonesia

Mensesneg Kabinet Bayangan, Feri Amsari, dalam program Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (01/08/2026). Foto: Wahyu Suryana
Mensesneg Kabinet Bayangan, Feri Amsari, dalam program Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (01/08/2026). Foto: Wahyu Suryana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kabinet Bayangan, Feri Amsari mengatakan, keberadaan 15 menteri Kabinet Bayangan memang berasal dari keresahan. Salah satunya karena tidak ada suara-suara kritis pengimbang kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

“Ya 15 orang menteri, tidak sampai 100, efektif-efisien. Itu maksud teman-teman, karena keresahan, keresahan kita semua yang belajar hukum tata negara, kok sistem presidensial aroma parlementer mulai kental terasa. Misal, menteri lapor ke Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPR lapor ke Presiden,” kata Feri kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (01/08/2026).

Ia merasa, siapa saja yang belajar perbandingan sistem negara sudah pasti mulai merasakan pencampuran sistem di Indonesia. Dengan kondisi itu, Feri menekankan, sekalian saja dibuat semacam Kabinet Bayangan untuk mengisi kekosongan oposisi.

“Pemerintah kalau ada Kementeri Keuangan, maka akan ada oposisi Menteri Keuangan di Kabinet Bayangan, begitu seterusnya. Dan, mereka akan berdebat soal gagasan program secara terbuka, kalau ada menteri-menteri yang tidak mumpuni bisa habis dan akan dipermalukan di depan publik. Jadi, tidak mungkin di dalam konsep parlementer tidak zaken dia, tidak ahli dia, karena akan dipermalukan di depan forum,” ujar Feri.

Ia menjelaskan, jika di Kabinet Merah Putih ada Menkeu Purbaya Yudhi, ada Bima Yudhistira sebagai Menkeu di Kabinet Bayangan. Feri menyampaikan, terdapat batasan usia maksimal 50 tahun atas orang-orang yang dipilih mengisi Kabinet Bayangan.

Feri membayangkan, perlu pula diperlihatkan di depan publik satu perdebatan gagasan antara menteri di Kabinet Merah Putih, Kabinet Bayangan, dan mungkin mantan-mantan menteri. Tujuannya, tidak lain agar publik tahu semumpuni apa orang-orang tersebut.

“Kalau mau menjalankan sistem presidensial kami kasih tahu apa sebenarnya, kalau Anda mau menerapkan parlementer begini modelnya seharusnya tanpa hilangkan nilai-nilai. Kalau memang balik ke rumusan kita menjalankan sistem presidensial secara murni dan konsekuensi, harus siap dengan konsekuensinya. Jangan kemudian seluruh parlemen diambil jadi satu koalisi, itu merusak sistem parlementer karena pemisahan jabatan kekuasaan yang mana eksekutif, yang mana harus ada pengawasan,” kata Feri.

Terkait konsep Kabinet Banyangan, ia menerangkan, mereka ingin menerapkan Oxford Debate atau Westminster Debate yang biasanya menghadapkan debat 1 lawan 1. Hal itu dimaksudkan agar publik mendapat pandangan dua arah dari pejabat-pejabat terkait.

Feri memahami, kemungkinan besar menteri-menteri di Kabinet Merah Putih tidak akan mau datang ketika undangan-undangan debat disampaikan. Karenanya, kemungkinan nanti mereka akan digantikan masyarakat sipil untuk dapat menyampaikan pandangannya.

“Publik yang akan menyuarakan apa yang mereka inginkan dan kita akan jawab. Lalu, nanti juga akan ada potensial kita akan crowdfunding terhadap hal-hal tertentu. Misalnya, ada jembatan yang rusak di negeri A atau sekolah rusak, nanti kita akan buka crowdfunding-nya dengan anggaran yang terbuka untuk publik ketahui. Lalu nanti akan dieksekusi, terasa manfaatnya oleh publik dan kita akan laporkan ke publik,” ujar Feri.

Ia menambahkan, di dunia sekalipun terjadi perkembangan-perkembangan yang unik seperti Kabinet Bayangan yang informal di Perancis. Bahkan, di India sudah ada Cockroach Party yang dampaknya luas untuk mengkritisi dan mengawasi pemerintah.

Feri turut mengungkapkan alasan Kabinet Bayangan tidak memiliki semacam pemimpin. Ia menilai, kehadiran pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden hanya akan menimbulkan kontroversi dan membuat eksistensi Kabinet Bayangan kontraproduktif.

“Kita mau Pak Prabowo baik bekerjanya. Jadi, cara Presiden baik bekerja pastikan dulu lingkaran terdalamnya diisi dengan benar. Kita mau kasih tahu tidak perlu 112 menteri, cukup 15 yang betul-betul bisa bekerja dan memberi masukan ke Presiden. Dengan segala keterbatasan Presiden mengungkapkan berbagai cara berpikirnya, tentu kalau dia di-support oleh kabinet yang mumpuni itu akan jadi lebih baik. Kalau Pak Presiden mampu bekerja lebih baik kan untung kita juga, itu tujuannya,” kata Feri. (WS05)