Tokoh Madura, Islah Bahrawi mengatakan, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memang memiliki cita-cita luhur. Tapi, tata kelola yang hancur dan pelibatan tentara membuatnya malah menjadi intimidatif.
“Kenapa bisa begitu? Ada doktrinal tentara yang dipaksakan, polisi juga terlibat di situ dan yang paling membuat kita miris dari MBG terutama, keterlibatan berbagai kino-underbow partai-partai politik dalam bisnis MBG. Saya katakan bisnis, kenapa? Karena di situ ada pencarian keuntungan, di Kopdes juga begitu,” kata Islah kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Berani di YouTube Terus Terang Media, Minggu (26/07/2026).
Islah turut mengkritisi respons pemerintah tentang ruginya KDKMP di beberapa tempat yang berdalih tidak mencari untung. Ia menekankan, program seperti MBG dan KDKMP tidak akan pernah dibahas kekurangannya kalau tata kelola tidak segera diperbaiki.
“Mengapa kemudian kita harus cerewet dengan program ini? Karena itu uang kita, itu pajak kita, bukan uangnya pemerintah, bukan uangnya pejabat. Ini yang kemudian kita menjadi miris karena itu adalah harta kita yang seharusnya kembali kepada kita,” ujar Islah.
Apalagi, ia menilai, rente-rente terjadi dalam bentuk sindikasi yang luar biasa. Banyak pakar dan pengamat sudah sering mengingatkan tentang praktik MBG yang rawan kebocoran anggaran, korupsi, dan manipulasi. Faktanya, semua itu tetap terjadi.
Islah meyakini, itu semua turut terjadi di KDKMP yang penuh kecacatan penggunaan anggaran. Tapi, ia merasa, semua orang tidak berani bersuara karena ada pelibatan tentara yang membuat check and balances dari berbagai lembaga negara jadi mandul.
“Ini yang harus kita pertanyakan. Sekali lagi, karena itu uang kita, uang rakyat yang seharusnya dinikmati rakyat, bukan dinikmati orang-orang yang memiliki sekian dapur, lalu kemudian memamerkan kekayaannya di beberapa media sosial. Itu adalah uang dari keringat rakyat yang mengalir sampai pantatnya, tapi kembali dengan rente-rente dan cucuran terakhirnya hanya dinikmati oleh rakyat,” kata Islah.
Ia mengingatkan, sudah banyak yang bilang MBG ini program yang sama sekali bukan investasi, sehingga tidak akan pernah memajukan bangsa. Sebab, investasi seharusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat, bukan segelintir orang.
Maka itu, ia menegaskan, semua harus sama-sama menyuarakan kepada pemerintah agar tata kelola MBG maupun KDKMP segera ditinjau ulang. Sebab, Islah mengingatkan, kita semua tahu kalau program-program itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama.
“Kalau di tengah jalan anggarannya dipenggal sedemikian rupa, pada akhirnya rakyat juga yang menjadi korban. Saudaraku semua, sebangsa, se-Tanah Air, banyak sekali anak-anak kita, adik-adik kita yang keracunan oleh program ini. Bahkan, berbagai ketimpangan, berbagai ketidakjelasan, bahkan kelucuan muncul dari berbagai program ini. Misal, Koperasi Desa Merah Putih yang jauh sama sekali dari jangkauan pasar,” ujar Islah.
Belum lagi soal calon manajer Kopdes yang harus dilatih menembak, dilatih menjadi tentara, yang di negara-negara maju semua itu tidak berguna. Padahal, ia menilai, mereka seharusnya diberi pembekalan marketing, promosi, dan tata kelola keuangan.
Islah menambahkan, semua kekonyolan-kekonyolan itu yang kemudian tercipta di masa pemerintahan ini. Karenanya, ia berharap, ada penyadaran agar semua orang tidak kembali diam melihat ketidakberesan, tanpa bermaksud menghasut atau memprovokasi.
“Karena diam tidak selamanya emas. Ketika kita diam terhadap kezaliman penguasa, maka kita bagian terbesar dari sebuah kultur perbudakan. Kita tidak boleh diam, kita harus protes, ini negara milik bersama. Kalau kita berbicara negara, maka di situ ada rakyat dan pemerintahan. Kita punya entitas, kita punya teritorial, dan ini adalah untuk kemakmuran bersama dari semuanya. Indonesia memiliki 17.000 pulau, 700 suku, 750 bahasa yang semuanya harus merasakan kenyamanan bersama,” kata Islah. (WS05)
