Wakil Rektor UGM, Arie Sujito mengatakan, demokrasi merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi perguruan tinggi belakangan. Hari ini, ia melihat, Indonesia dihadapkan dengan kenyataan kondisi ekonomi mengalami kemerosotan yang luar biasa.
“Kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa ekonomi kita mengalami kemerosotan yang luar biasa. Lebih dari sekitar itu, bahkan demokrasi kita mengalami kemerosotan yang saya anggap sesuatu yang sangat ironi,” kata Arie kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (25/07/2026).
Ia mengingatkan, jika dalam kondisi seperti itu perguruan tinggi bersikap pragmatis suara-suara yang ada sekadar permasalahan ekonomi. Arie menilai, saat ekonomi sudah menurun, daya beli rakyat terbatas, akibatnya menyekolahkan menjadi tidak mudah.
“Ini PR ini harus menjadi PR besar karena apa, kalau negara tidak memberi perhatian yang cukup serius pada pendidikan, ya masa depan kita pada mereka nanti. Saya selalu katakan bahwa masa depan itu sangat ditentukan kualitas SDM kita hari ini. Nah, PR ini yang saya katakan bahwa kami merasakan di kampus ini,” ujar Arie.
Ia menekankan, ketika anggaran dari negara menurun, tidak mungkin perguruan tinggi menaikkan UKT secara tiba-tiba sebagai solusi. Sebab, Arie merasa, masyarakat pasti akan langsung berteriak karena memang kondisi ekonomi mereka yang terus merosot.
Selain itu, ia menyampaikan, masalah demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bahkan, Arie mengungkapkan, setelah perjalanan otoritarianisme 32 tahun di Indonesia, belakangan kondisi demokrasi kembali mengalami penurunan.
“Kita pernah belajar dari situasi seperti ini, tidak mungkin kampus ini dibungkam. Sekalipun ada upaya-upaya ke sana, pasti kampus akan melawan karena memang kita pernah punya pengalaman tidak enak kalau negara otoriter itu,” kata Arie.
Ia berpendapat, jika Indonesia ingin menempatkan perguruan tinggi sebagai agen demokrasi, negara harus memiliki investasi yang besar pula di sumber daya manusia. Sekaligus, lanjut Arie, agar kita bisa melahirkan anak-anak didik yang cerdas.
Arie turut mengkritisi 20 persen APBN yang seharusnya untuk dunia pendidikan, tapi sebenarnya secara aplikasi tidak sepenuhnya ke sana. Sebab, rata-rata anggaran itu sebenarnya diarahkan untuk sekolah kedinasan dan masih terlalu besar ke birokrasi.
“Itu gara-gara rekognisi negara pada pendidikan itu rendah, menurut saya ini harus ada koreksi ya. Nah, soal demokrasi nih, hari gini kok masih ada teror-teror, hambatan-hambatan itu menurut saya kemunduran dan itu bukan membuat kampus ini tenggelam atau mati kalau direpresi, pasti akan melakukan perlawanan,” ujar Arie. (WS05)
