Setelah pensiunan TNI-Polri, kini perwira TNI-Polri aktif di Badan Gizi Nasional (BGN) kembali terlibat dalam korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, besar potensi korupsi di MGB sudah sering disampaikan.
“Saya, biar tidak timbul masalah liar, saya katakan sejak awal bilang korupsi ini tampak disengaja dari awal, paling tidak sudah diketahui karena karena ketika itu dibentuk, ketika jalan, kita kan sudah bidara dari sini bahwa tata kelolanya harus hati-hati, ini uang besar,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Senin (06/07/2026).
Bahkan, ia menekankan, ketika uang belum ada, APBN belum masuk, program ini sudah dijalankan. Namun, sejak awal sudah bisa dilihat program ini tidak didesain dengan bagus, sehingga itu yang membuka korupsi sejak awal yang sekarang semua terbukti.
“Kita kan hampir tiap bulan meng-update itu, bicara soal MBG, itu ada korupsinya Pak. Tapi, diam saja pemerintah, dibilang antek asing, dibilang itu tidak setuju pemerintah karena kalah dan sebagainya. Kita bicara di podcast ini, bisa dilacak, bahwa dari awal ini ada korupsinya, bahaya ini, sudah tidak bisa menilai sekarang,” ujar Mahfud.
Ternyata, lanjut Mahfud, benar bahwa korupsi MBG terjadi secara besar-besaran dan itu dilakukan secara sistematis. Bahkan, ia menekankan, ompreng atau tempat makan yang dijadikan wadah untuk MBG saja sampai harus didatangkan dari Cina oleh BGN.
Padahal, rakyat kita sudah sering membuat tempat makan dari anyaman, dari bambu, dari daun pisang, dan itu bisa jadi pemasukan masyarakat Sementara, didengungkan kita ingin mandiri ekonomi rakyat, tapi faktanya rakyat tetap tidak dapat apa-apa.
“Bahkan, ada berita makanan untuk satu pelosok di Sulawesi Utara, Manado, makanan dari Surabaya karena harus ada speknya, ada standarnya yang itu hanya di Surabaya. Berkali-kali kita katakan, kenapa tidak serahkan ke desa itu kasih jatah sekian, terus rakyat suruh makan tiap hari, anak sekolah makan tiap hari, rakyatnya dapat keuntungan, ekonomi hidup, kemudian tidak akan busuk dengan formalitas-formalitas,” kata Mahfud.
Belum lagi pemborosan membeli sepeda motor, seragam, gaji-gaji pegawai MBG yang menghapus hak guru-guru honorer, walau sudah mengabdi belasan-puluhan tahun untuk menjadi PPPK atau PNS. Karenanya, ia menegaskan, korupsi MBG harus diusut tuntas.
“Ini harus diusut tuntas dan saya kira ini bagian dari satu prestasi, dari sekian banyak masalah ini prestasi karena ternyata bisa dibuka, sesudah kita gedor tiap saat bahwa ini ada korupsi, ini ada korupsi, dan ini program kesayangan Presiden,” ujar Mahfud.
Bagi Mahfud, sebagaimana program kesayangan Presiden, semua mendukung MBG. Tapi, ia menambahkan, sekalipun rakyat senang dikasih makan gratis, tata kelola harus benar, walau dari sudut ilmu untuk menghilangkan stunting ibunya yang harus diberi gizi.
“Itu teoritisnya, saya orang hukum silakan itu ada ilmunya. Kalau dari sudut hukum, tata kelolanya sudah salah, sudah membuka pintu korupsi sejak awal. Oleh sebab itu, bagus ini, semua dibongkar saja, dan saya kira masih banyak jaringan-jaringan ini,” kata Mahfud. (WS05)
