Presiden Prabowo belum berhenti menggunakan retorik antek-antek asing kepada rakyat yang mengkritisi kebijakannya. Padahal, sampai Mei 2026 saja Presiden Prabowo sudah melakukan 56 kali kunjungan luar negeri dan berusaha dekat dengan kekuatan asing.
“Ini yang sulit untuk dijelaskan, memang pertanyaan pertama adalah apa sih definisi dari antek asing itu. Jadi, jangan pula kalau misalnya ada orang yang berseberangan pemerintah langsung dituding antek asing,” kata Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana, kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Perspektif One on One di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (12/06/2026).
Ia menilai, yang terpenting dari kritik-kritik itu sebenarnya apa saja permasalahan yang disampaikan. Terlebih, jika tudingan antek asing itu ke Amerika Serikat (AS), sebenarnya siapa saja yang memimpin sudah pasti kebijakan mereka disusun oleh CIA.
Artinya, mereka meyakini bahwa AS harus unggul dibandingkan negara-negara lain. Maka itu, tidak peduli AS sedang dipimpin Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump, atau siapa saja, sebenarnya sama dan tidak tergantung dari siapa yang berkuasa.
“Kalau misalnya memang tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan, saya juga yang paling depan mengatakan tidak boleh nih kayak begini. Tapi, kalau misal memberikan koreksi, memberikan kritik itu dalam era sekarang ya, demokrasi sekarang harusnya kan kita dengarkan. Kalau misalnya pun tidak bisa diterima apa alasannya? Secara transparan dijelaskan, tidak usah melakukan pelabelan gitu kan,” ujar Hikmahanto.
Pun jika bicara Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang peralatan dan perlengkapan berasal dari AS, bahkan kita kerap mengirim tentara-tentara kita pendidikan di AS. Karenanya, aneh rasanya jika Presiden Prabowo terus memakai retorik antek asing.
“Dan itu yang ya satu hal yang saya agak sayangkan ketika Bapak Presiden ketemu sama Trump terus bisik-bisik, oh iya kamu nanti ketemu sama anak saya, gitu kan, Eric itu kan. Ini kan juga jadi pertanyaan gitu bagi kita, ini bicara antek asing tapi kok kita mau seolah-olah, kita tidak tahu tapi pembicaranya soal apa dan itu yang terus kemudian jadi bahan lelucon di Amerika Serikat (AS),” kata Hikmahanto.
Hikmahanto turut mengapresiasi jika begitu banyaknya kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka tampil sebagai aktor penting di panggung dunia. Ia merasa, itu merupakan cita-cita luhur yang pasti didukung oleh rakyat.
Tapi, ia menyayangkan, hampir tidak ada ide-ide yang disampaikan atau ditawarkan Presiden Prabowo dalam begitu banyak kesempatan. Hal itu yang membedakan Presiden Prabowo dengan presiden-presiden lain, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno.
“Itu yang bedanya dengan Bung Karno ya. Kalau Bung Karno ada gini loh, ya walaupun gagal ya, NEFO, New Emerging Force Organization, GANIFO dijalankan, Asia-Afrika. Itu kapitalisasinya apa, what’s next, ini yang jadi masalah karena kalau tidak dikapitalisir yang saya khawatirkan adalah publik di Indonesia bertanya-tanya ini uang sebegitu besar untuk anggaran luar negeri dan sebagainya itu mau ke mana,” ujar Hikmahanto.
Seharusnya, lanjut Hikmahanto, langkah-langkah Presiden Prabowo bisa terukur dan tertakar apa yang akan direalisasikan. Selain Soekarno, presiden-presiden setelah itu turut membuat langkah serupa, tapi bisa dikapitalisasi setelahnya oleh Kemenlu.
Hikmahanto menambahkan, ada satu yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi contoh. Misalnya, ketika menghelat pertemuan pemimpin-pemimpin dunia di Bali, tepatnya saat SBY mencoba mengakrabkan Barack Obama dan Xi Jinping.
“Seharusnya tuan rumah ada di antara dua negara besar, tapi ini dibuat SBY tidak di tengah. Jadi, Obama sama Xi berdampingan karena supaya ngomong. Tapi, ini satu ide yang inovatif, mungkin juga itu dari teman-teman dari Kemlu yang mengusulkan kepada Presiden, Pak, kayak begini saja, siapa tahu mereka bisa ngomong, dan itu kalau dilihat dunia itu bisa meredakan konflik dan lain sebagainya,” kata Hikmhanto. (WS05)
