Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, menjaga nilai tukar rupiah bukan tugas Bank Indonesia (BI) semata. Sebab, uang beredar berdampak ke pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang beredar banyak berpengaruh tingginya inflasi atau melemahnya kurs.
“Kalau BI sendirian disuruh menstabilkan nilai rupiahnya, saya rasa dia akan berat sekali. Berapa pun yang dikeluarkan BI untuk menstabilkan kurs, itu akan sangat berat dan mungkin tidak efektif karena permasalahannya bukan ketidakseimbangan di sektor monetari itu sendiri, tapi dari sumber-sumber keuangan, terutama yang cukup besar berasal dari rekening pemerintah,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Kamis (14/05/2026).
Maka itu, ia menilai, komentar Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut fiskal tidak terlalu berpengaruh ke depresiasi perlu dikoreksi. Halim menegaskan, antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal perlu ada keharmonisan.
“Kalau pemerintah tidak mau melakukan langkah-langkah perbaikan yang bisa membantu Bank Indonesia mengendalikan keseimbangan uang beredar ini, tentu saja jangan heran kalau nilai tukar rupiahnya yang terkena sasaran akan melemah terus,” ujar Halim.
Ia melihat, sangat sulit menjaga stabilisasi sistem keuangan bila pemain-pemain besar tidak duduk bersama. Seperti otoritas moneter, fiskal, dan otoritas pengawas bank, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Bagi Halim, semua variabel, baik dalam moneter maupun fiskal, sangat berkaitan. Selain itu, ia menekankan, dibutuhkan pemain-pemain yang sangat tinggi untuk bisa menjaga ekonomi tetap tumbuh bagus, tapi di sisi lain kita dapat menjaga kurs.
“Ada satu studi kasus yang terkait dengan yang namanya fiskal dominan. Sebetulnya fiskal dominan itu tidak lain kebijakan moneter atau kebijakan di bidang moneter itu sudah dikalahkan oleh kebijakan fiskal. Ini di bidang likuiditas, bahwa uang pemerintah yang ada disimpan di Bank Indonesia ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang pemerintah yang ditaruh di sistem perbankan,” kata Halim.
Artinya, lanjut Halim, setiap kali pemerintah melakukan berbagai langkah ekspansi maupun kontraksi, akan sangat berpengaruh besar kepada sektor keuangan. Karenanya, tidak benar jika langkah-langkah pemerintah tidak berpengaruh ke kurs atau inflasi.
Bahkan, Halim menegaskan, pengaruhnya bersifat langsung ketika terjadi yang disebut fiskal dominan. Ia menyampaikan, ada contoh negara-negara Amerika latin yang sejak 2011-2016 sudah terjadi fiskal dominan, atau yang sampai sekarang dialami Brazil.
“Di Brazil sampai sekarang pemerintah yang baru sekarang ini, yang baru berjalan 2 tahun di sana, mencoba memperbaikinya dengan biaya, dengan suku bunganya tinggi, semuanya mahal di sana. Sementara, pertumbuhan ekonominya hanya 2-3 persen saja. Ya itu, mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana, semoga,” ujar Halim. (WS05)
