Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, fungsi APBN di pemerintahan Presiden Prabowo berbeda dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Fiskal yang biasanya jadi semacam soko guru tidak hanya untuk stabilisasi, juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keadilan agar tidak terjadi ketidakmerataan atau ketidakadilan.
Halim melihat, fungsi stabilisasi itu diperkuat melalui MBG, Kopdes Merah Putih, dan Perumahan Rakyat untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga, konsumsi rakyat terjaga melalui subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain. Sementara, ia menekankan, fungsi pendorong pertumbuhan ekonomi oleh Presiden Prabowo diserahkan ke Danantara.
“Ini yang dicabut, diambil dari fungsi APBN yang berpuluh tahun itu dipindahkan ke Danantara. Makanya, jangan heran, semua hasil dividen dari BUMN itu akan masuk ke Danantara. Semua hasil dividen, hasil pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN itu akan dikendalikan oleh Danantara,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (29/04/2026).
Halim melihat, itu yang diharapkan kepada Danantara agar turut menjadi pendorong investasi di Indonesia. Nantinya, Danantara akan mengarahkan investasi di Indonesia itu mau ke mana karena mesin pertumbuhan ekonomi ada di Danantara. Sedangkan, APBN difungsikan sebagai stabilisasi daya beli masyarakat sekaligus sarana elektoral.
Jadi, lanjut Halim, Danantara diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi menggunakan jalur investasi di sektor-sektor yang prioritas sesuai keinginan pemerintah. Baik yang itu dilakukan sendiri oleh Danantara maupun yang bekerja sama dengan swasta. Namun, Halim menyayangkan, sampai hari ini Danantara masih belum jelas.
“Nah, ini yang jadi masalah. Sampai saat ini, saya kira, kan pemerintah ini sudah jalan hampir lebih dari 1,5 tahun, kita sudah bisa melihat posturnya. Tapi, terus terang saja saya pribadi, saya tidak tahu pengamat yang lain barangkali sudah bisa dapat informasinya ya, tapi bagi saya Danantara masih belum jelas ini, strategi investasinya apa, sektor mana yang jadi prioritas, tata kelolanya seperti apa,” ujar Halim.
Padahal, ia mengingatkan, Danantara ini dipandang oleh pengamat-pengamat sebagai semi-fiscal activities dan ini tidak dikendalikan oleh DPR, dikendalikan langsung oleh Danantara. Bahkan, audit tidak pula dilakukan melalui BPK. Semua itu yang menimbulkan pertanyaan, terutama soal transparansi maupun akuntabilitas Danantara.
“Di mana transparansi dan akuntabilitas dari Danantara itu kepada pemilik bangsa ini, yaitu rakyat. Bahkan, kalau berdasarkan data-data yang kita coba kumpulkan ya, 2026 ini menurut rencana berbagai pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh Danantara itu kurang lebih Rp 440 triliun, tidak hanya dividen, tapi juga utangnya, hasil dia mengeluarkan Patriot Bond, segala macam, itu total kurang lebih USD 26 miliar,” kata Halim.
Bagi Halim, jika itu semua bisa digunakan dengan baik, artinya melalui investasi yang terarah, strategi yang efektif, memang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru berbasis produktivitas dan teknologi yang tepat untuk Indonesia.
“Tapi, sayangnya sampai sekarang itu belum ditunjukkan oleh Danantara. Dia menjadi salah satu engine, motor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sampai sekarang pasar belum melihat progres dari kinerja mereka. Saya belum bisa menyatakan dia gagal atau belum karena kita juga belum melihat kinerjanya seperti apa, belum bisa dinilai,” ujar Halim. (WS05)
