Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengomentari fitnah ke mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, melalui mutilasi video ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menilai, itu menjadi kebebasan politik berlebihan yang menyentuh isu-isu sensitif.
Padahal, ia melihat, Indonesia sebenarnya sudah cukup lama dan cukup berhasil untuk mengatur pola hubungan antar umat beragama. Mahfud merasa, kasus ini membuat seakan umat beragama hari ini diadu domba lagi dengan memanipulasi potongan video dari JK.
“Sangat merusak menurut saya karena kita sudah berhasil membangun saling pengertian antara umat beragama, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini konflik perdebatan antara pemeluk agama terbuka saja, tidak menimbulkan korban yang berbahaya, tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat, konfliknya biasa saja dan itu bisa selesai dengan baik, itu kemajuan demokrasi,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (29/04/2026).
Mahfud mengingatkan, semua itu membuat radikalisme atau terorisme bisa ditangani, bisa dieleminasi bersama. Tapi, ia menyayangkan, ada yang memakai video JK untuk adu domba antar umat beragama, memakai isu sensitif yang sebenarnya tidak ada.
Apalagi, Mahfud sendiri jadi salah satu pembicara dalam acara yang rutin digelar UGM setiap bulan suci Ramadhan tersebut. Ia mengungkapkan, sejak awal setiap yang akan berceramah memang sudah diatur tidak masuk ke kontroversi politik elektoral.
“Pak JK ini berbicara di acara Ramadan Public Lecture di Kampus UGM, saya juga ikut bicara di situ, banyak di situ dan itu di Masjid Kampus UGM. Dan saya mengikuti yang dikatakan Pak JK itu. Justru, dia pada waktu itu menyerukan agar umat beragama itu tidak mencari dalil agama untuk saling membunuh, kata Yusuf Kalla harus damai. Pak JK waktu itu (menyampaikan) jangan sampai seperti dulu di Poso,” ujar Mahfud.
Kemudian, lanjut Mahfud, JK menceritakan apa yang terjadi saat itu ketika konflik agama dan masing-masing pemeluk agama membenarkan tindakannya membunuh satu sama lain. Bahkan, spesifik JK menyampaikan kalau itu salah dan kita harus hidup damai.
“Jangan terjadi kalau itu, kata Pak Yusuf Kalla, dan Pak JK bicara konteks ketika itu. Lalu dipotong, potongan video itu disebarkan, potongannya mengatakan menurut Pak JK orang Kristen berhak membunuh orang Islam, orang Islam syahid membunuh orang Kristen. Oleh sebab itu, saya kira ini sudah menyangkut sensitif sekali. Anda boleh beda pilihan politik, tapi ini membolak balik atau istilah saya memutilasi berita,” kata Mahfud.
Mahfud berpendapat, memotong video dan menjadikannya adu domba antar umat beragama seperti yang menimpa JK sangat berbahaya. Karenanya, ia mengimbau, siapa saja yang ingin melihat video ceramah JK secara lengkap bisa melihatnya di kanal YouTube UGM.
“Itu berbahaya, menimbulkan permusuhan, agama itu urusan keyakinan bukan urusan logika. Oleh sebab itu, karena ada di hati, ketika keyakinan ini tersentuh, orang mau melakukan apa saja. Yang tadinya tenang-tenang bergerak karena ini tidak pakai logika lagi soal-soal keyakinan, merasa satu kelompok penganut agama itu harus disucikan, Tuhan-nya dan umatnya, lalu dibenturkan begitu, itu sangat berbahaya,” ujar Mahfud.
Bagi Mahfud, sangat beralasan JK atau orang-orang yang simpati ke JK melaporkan mereka yang memposting video mutilasi tersebut. Bahkan, ia menilai, langkah itu memang harus dilakukan karena sudah digunakan untuk mengadu domba umat beragama.
“Ya betul, menurut saya laporan itu wajar, bisa dimaklumi dan menurut saya memang harus diselidiki karena yang begini ini berbahaya. Kepentingan politik yang sangat sempit untuk memojokkan orang yang sudah pasti tidak, sudah pasti semua orang tahu Pak JK tidak begitu, kok masih tega-teganya mengatakan yang seperti itu. Menurut saya wajar kalau Pak JK itu emosinya agak memuncak dalam kasus ini, soal ini dia merasa sangat tersakiti diserang secara tidak proporsional,” kata Mahfud.
Mahfud menambahkan, wajar pula banyak masyarakat melihat fitnah ke JK ini memiliki intensi tertentu, kepentingan kelompok atau kepentingan politik. Salah satunya karena JK belum lama ini meminta mantan presiden, Jokowi, menunjukkan ijazahnya.
“Ketika mengatakan itu persoalan ijazah mestinya Pak Jokowi tinggal menunjukkan saja aslinya supaya kita tidak lama berlarut berdebat seperti ini. Konteksnya memang ke situ, saya kira banyak orang yang mengatakan, sudah tinggal ditunjukkan saja sekarang, selesai. Pak JK bilang begitu, lalu menjadi sasaran itu,” ujar Mahfud. (WS05)
