Polemik PBI BPJS Dinonaktifkan, Senayan Pertanyakan Perbedaan Data

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan perbedaan data BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi saat rapat pimpinan DPR, Senin (9/2/2026).

“Mendengar penjelasan dari Pemerintah khususnya dari Bapak Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8 itu dasarnya di mana ya, Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN, Pak. Setahu saya, saya baca ini, Pak. Undang-undang APBN rincian APBN Peraturan Presiden Nomor 118 tahun 2025 lampiran 3 rincian APBN tahun 2026 halaman 351 PBI itu 146 juta, Pak dengan anggaran 58,9 triliun,” ujarnya.

Dia menjabarkan, angka yang dipaparkan oleh Menteri kesehatan belum tepat dan tidak firm.

“Jadi kalau pakai angka 96,8 Pak Menteri, 2019 angkanya segitu juga diproporsi ke jumlah penduduk itu menjadi 36%. Pak Menteri, kalau itu diproporsi pada jumlah penduduk sekarang proporsinya menjadi 33% artinya turun. Padahal kalau lihat rincian enggak begitu cara berpikirnya. Nah, ini angka-angka sendiri saja, Pak Menteri enggak firm menurut saya,” lanjutnya.

Dolfie juga mengomentari terkait verifikasi berjenjang dari daerah dan pusat.

“Kedua, tadi dikatakan Pak Menteri Sosial ada verifikasi yang berjenjang. Kalau saya enggak salah mencermati tadi ada semacam kuota, Pak, kepada daerah. Betul. Misalnya kuotanya daerah ini 50, yang masukin 100 lah. Padahal 100 kebutuhannya. Akhirnya diutak-atik 50 yang masuk, 50 dipending,” tuturnya.

“Nah, ini perlu diperbaiki Pak Menteri. Kalau seperti ini ya artinya kan di bawah sendiri sudah ada filter. Nah, ini yang nggak pas menurut saya,” jelasnya.

Di akhir pemaparannya, Dolfie mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan ruang alokasi untuk 146 juta bantuan dengan kondisi Indonesia saat ini.

“Jadi dari sisi anggaran itu ruangnya ada enggak ada masalah sebenarnya karena ruangnya memberikan alokasi untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran 58,9 triliun. Agak berbeda dengan tayangan Pak Menteri Sosial 98 96,8 dengan anggaran 48 triliun,” pungkasnya. RLS/FM03