Bursa saham heboh sepekan terakhir ditandai jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai 8 persen. Ekonom senior, Halim Alamsyah, mempertanyakan yang terjadi pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang bertanggung jawab mencegah itu.
“Bahwa kejadian kemarin pemerintah terlibat dalam menyelesaikan masalah pasar modal itu menunjukkan pertama memang ada sesuatu kalau begitu di KSSK-nya. Kenapa masalah ini kok tidak bisa cepat diambil keputusan? Buat saya ada sesuatu di situ,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Bicara Ekonomi Politik atau B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Senin (02/02/2026).
Apalagi, ia menyampaikan, Ketua KSSK merupakan Menteri Keuangan langsung, Purbaya Yudhi Sadewa. Halim mengaku tidak tahu apakah karena Menkeu masih baru atau ada masalah yang jauh lebih besar, sehingga KSSK tidak mampu menyelesaikan masalah ini.
“Sehingga, KSSK sendiri tidak mampu menyelesaikan itu, sehingga memerlukan yang lebih besar lagi, pemerintah harus ikut campur tangan. Jadi, ini menunjukkan apa yang terjadi ini memang kelihatannya peran pemerintah cukup besar,” ujar Halim.
Namun, ia menekankan, tentu saja kondisi ini jangan sampai dilanjutkan. Jika tidak, akhirnya pemerintah yang masuk ke KSSK malah menjadi sangat dominan, bahkan nanti akibatnya bisa mengurangi kredibilitas kebijakan yang ada di sektor keuangan.
Termasuk, lanjut Halim, terkait independensi Bank Indonesia (BI) itu. Ia menilai, itu semua jangan sampai dibiarkan karena posisi pimpinan OJK kini praktis hanya Pelaksana Tugas, dan sesuai Undang-Undang (UU) ini masih dalam masa transisi.
“Maksud saya, kalau pemerintah masuk lebih jauh, tidak menggunakan pansel, langsung menyampaikan usulan ke DPR itu yang saya katakan, it’s a bit too far. Jadi, maksud saya, kembali lagi, jangan melihat ini hanya masalah pasar modal,” kata Halim.
Halim mengingatkan, jangan sampai situasi itu menimbulkan citra negatif karena masing-masing tupoksi ini sudah disepakati sejak zaman Reformasi. BI mengurusi stabilitas moneter dan keuangan, sedangkan OJK mengurusi lembaga-lembaga keuangan.
Kemudian, ia menambahkan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas mengurusi fiskal. Menurut Halim, itu merupakan best practice yang sudah dilaksanakan negara-negara dunia, dan seharusnya tetap dapat diikuti Indonesia.
“Kalau ada kegagalan ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bisa melakukan apakah diselamatkan atau ditutup bank-nya maupun sekarang nanti dunia asuransi. Jadi, ini kita sudah bikin yang namanya KSSK itu, lebih baik di KSSK inilah langkah-langkah untuk merespons situasi yang sempat memanas di Jumat kemarin itu,” ujar Halim. (WS05)
