Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala-kepala daerah. Terbaru, KPK menangkap Bupati Pati, Sudewo dan Walikota Madiun, Maidi.
“Pertama, saya melihat ada kemajuan dan saya salut KPK nih, bagus artinya dia sulit masuk ke hal-hal besar dulu tapi dia terus bekerja di arena-arena yang orang tidak terlalu banyak memperhatikan, pemerintah daerah, tidak persoalan ramai di Jakarta lah kira-kira,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (20/01/2026).
Ia menilai, dalam waktu yang sama mampu melakukan OTT kepada 2 kepala daerah itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Artinya, menangkap ketika sedang melakukan atau sesaat sesudah terjadi, atau ada saksi yang sangat menguatkan peristiwa tersebut.
“Berarti kan mengintainya serius nih. Nah, oleh karena dia serius kita anggap KPK ini bagus, ke Liga Utama sudah mulai masuk yaitu ke Kemenag sudah disentuh, lalu yang di daerah-daerah ini dicari terus dan menurut saya bagus karena hampir semua keluhan bahwa di pemerintahan sering terjadi hal-hal seperti itu,” ujar Mahfud.
Selain KPK, Mahfud mengapresiasi pemerintah secara umum karena tidak mengintervensi penangkapan demi penangkapan. Meskipun KPK tidak harus meminta izin, ia meyakini, pemerintah pasti diberi tahu rencana penangkapan kepala-kepala daerah tersebut.
Dalam konteks ini, Mahfud menilai, sikap pemerintah baik Presiden Prabowo maupun Partai Gerindra sebagai penguasa sudah bagus. Malah, ia berpendapat, momentum ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menghimpun dukungan simpati dari masyarakat.
“Saya juga hormat pada Gerindra tidak ikut campur, Presiden juga tidak marah-marah ada bupatinya ditangkap. Dalam situasi begini sulit membayangkan kalau misalnya KPK betul-betul diam, sulit membayangkan, pasti dia sudah memberi isyarat-isyarat tapi dibiarkan saja. Artinya, dengan gampang Presiden mengatakan jangan masuk ke sini,” kata Mahfud.
Ia berharap, sikap Presiden terus seperti itu untuk membiarkan siapa saja ditangkap jika terlibat kasus korupsi, sekalipun anak buahnya sendiri. Sehingga, jika KPK masih sulit ke Liga Utama, tetap bekerja menangkap koruptor-koruptor di Liga 2.
Terlebih, ia mengingatkan, Bupati Sudewo sempat didemonstrasi rakyatnya sendiri dan diminta turun karena menerapkan pajak luar biasa secara tiba-tiba. Bahkan, sempat coba dimakzulkan lewat DPRD, tapi kemudian selamat sebelum terkena OTT oleh KPK.
“Menurut saya Gerindra sangat bagus. Pertama, kasus Bupati Aceh Selatan yang ketika banjir dia masih berangkat ke Mekkah justru Gerindra langsung copot itu, diusulkan ke Mendagri, sudah tegas, copot langsung. Sama dengan ini dibiarin saja, meskipun Walikota Madiun, Bupati Pati itu orang Gerindra, ambil saja Kalau memang korupsi,” ujar Mahfud.
Mahfud berpendapat, sikap Partai Gerindra yang langsung melakukan pencopotan dalam kasus Bupati Aceh Selatan patut diapresiasi. Selain itu, dalam kasus Bupati Pati dan Walikota Madiun yang sejauh ini membiarkan KPK melakukan OTT terhadap mereka.
Mahfud berharap, KPK terus main di Liga Utama tanpa melupakan kepala-kepala daerah di Liga 2. Jadi, ia menambahkan, setelah level bupati-bupati atau walikota-walikota sudah saatnya KPK mulai berani menindak pelaku-pelaku yang ada di level gubernur.
“Masuk lagi dong agar negara ini bagus dan saya kira kalau Pak Prabowo mendukung ini, Partai Gerindra akan untung mendapat dukungan dari rakyat karena dia mendorong siapapun yang korupsi, ambil, meskipun itu Bupati atau Gubernur atau Menteri dari partai saya, kan gitu, ini buktinya nih sudah terjadi, oke gitu,” kata Mahfud. (WS05)
