Pengamat komunikasi politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai, komunikasi publik pejabat-pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo jadi salah satu yang harus diperbaiki. Baik aparatur pemerintah di eksekutif maupun di legislatif.
“Begitu dia terselip lidah, ini soalnya nurani, soal sosial masyarakat. Kedua, manajemen penanganan bencananya harus diperbaiki, kan sudah harus dievaluasi, pekan ini sudah masuk ke satu bulan, ini juga harus ada evaluasi kebijakan,” kata Ginting dalam program Sate Demokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (24/12/2025).
Kemudian, Ginting menekankan, pemerintah harus lebih melibatkan partisipasi publik untuk membantu. Bahkan, ia berpendapat, untuk penanganan bencana kalau perlu jangan malu-malu untuk meminta pandangan tokoh-tokoh yang dulu dikenal baik terkait itu.
“Dulu kita punya SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla) yang sangat gesit. SBY pemikir, JK pengambil keputusan yang cepat, tepat, jangan malu-malu untuk bertanya,” ujar Ginting.
Ia menilai, itu perlu diperhatikan karena akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah. Artinya, menentukan Indonesia memilih menjadi negara yang semakin demokratis sesuai cita-cita Founding Fathers atau sekadar mengelola teori-teori.
Maka itu, ia menegaskan, lingkar dalam Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintah dan kepala negara sangat berperan penting. Baik untuk menyaring informasi, untuk menentukan mana informasi yang penting, serta seperti apa merespons kritik-kritik.
“Jika lingkar dalam kekuasaan Presiden itu terlalu homogen dan minim dalam pandangan kritis, maka blind spot kebijakan hampir pasti terjadi,” kata Ginting.
Ia mengingatkan, selama satu tahun ini publik masih mempertanyakan apakah sudah terjadi transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, banyak pejabat-pejabat di era Jokowi yang berkuasa pula di era Prabowo.
“Maka, publik masih lihat ini sebenarnya sudah Presiden Prabowo atau masih Presiden Jokowi, transisi kekuasaan. Apalagi, kok ada 17 orang bekas menterinya Jokowi, ada juga di kabinetnya pemerintah Prabowo. Jadi, betul-betul soal transisi kekuasaan,” ujar Ginting.
Selain itu, lanjut Ginting, ada persoalan reposisi kekuasaan dan penataan ulang relasi sipil, kemiliteran, kepolisian, bahkan antara pusat dan daerah. Menurut Ginting, semua itu membuat supremasi sipil belum terlihat jelas di era Prabowo.
“Karena betul-betul ada relasi negara, masyarakat, antar institusi keamanan, TNI dan Polri, juga antara pusat dan daerah. Buram kenapa? Karena arah konsolidasi demokrasi dan supremasi sipil masih belum sepenuhnya jelas,” kata Ginting.
Apalagi, ia menambahkan, ketegangan antara pusat dengan daerah belum mereda. Misal, ketegangan antara Sumatera Utara dengan Aceh yang sempat memanas karena perebutan 4 pulau. Pun soal persoalan-persoalan yang lahir dalam penanganan bencana Sumatera.
Publik banyak menyoroti sikap pemerintah yang tidak mau menetapkan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Hal ini tentu saja berdampak sangat luar biasa terhadap penanganan yang dinilai lamban.
“Belum lagi daerah-daerah yang ingin pemekaran dan lain-lain, ada kebijakan pusat dan daerah yang belum sinkron, lalu arah konsolidasi memang belum jelas. Masih buram ini demokrasi mau dibawa ke mana sih ketika dalam kasus kepolisian, Perpol kok justru menabrak UU Polri, menabrak UU ASN, dan melawan putusan MK. Jadi, ini negara hukum atau negara kekuasaan,” ujar Ginting. (WS05)
