Ekonom senior, Halim Alamsyah, menyoroti ‘Article IV Consultation’ Pemerintah Indonesia dan IMF yang baru selesai beberapa waktu lalu. IMF memandang Indonesia masoh akan tetap menjadi salah satu titik terang di tengah ketidakpastian dunia.
Hal itu, Halim menyampaikan, karena IMF melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat dengan inflasi yang terbilang rendah. Tapi, ia menekankan, Indonesia disebut membutuhkan bauran kebijakan yang tepat agar bisa menjaga kredibilitas.
“Indonesia memerlukan bauran kebijakan yang tepat agar bisa tetap menjaga kredibilitas Indonesia. Itu yang saya maksudkan, sebetulnya dia secara tidak langsung menyindir masalah ‘burden sharing’ itu, antara fiskal dengan moneter,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Bicara Ekonomi Politik atau B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (04/12/2025).
IMF, lanjut Halim, menyebut kredibilitas yang sudah susah payah dicapai Indonesia selama ini memerlukan suatu kalibrasi sinergi kebijakan fiskal yang baik. IMF menyinggung pula soal keinginan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.
“Indonesia kalau ingin mencapai negara yang berpendapatan tinggi, yang paling bawah bisa meningkatkan kesempatan kerja dan juga menuju kepada penciptaan pendapatan yang tinggi itu diperlukan reformasi struktural yang berani,” ujar Halim.
Halim menerangkan, secara diplomatis IMF ingin menyampaikan jika itu tidak dilakukan Indonesia akan kesulitan mengubah bisnisnya. Termasuk, sektor privat tidak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan tentu saja produktivitas.
“Jadi, kalau tidak dilakukan reformasi struktural secara berani, Indonesia jangan harap bisa mencapai negara yang berpendapatan tinggi. Maksud saya, kalau itu tidak dilakukan ya artinya kita akan selalu berada di sekitar 5 persen,” kata Halim.
Untuk outlook 2026, ia mengingatkan, tentu tidak bisa lepas dari tren yang terjadi setahun sebelumnya, yaitu 2025. Menurut Halim, jika melihat dari kuartal I sampai kuartal III, pertumbuhan ekonomi diprediksi masih akan berada di angka 5 persen.
Pendorong utamanya tetap masih konsumsi, walaupun di kuartal II ada perkembangan yang menarik ketika investasi tiba-tiba tumbuh 7 persen, walaupun masih menjadi kontroversial. Itu membuat pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5,12 persen.
“Namun, ternyata ini tidak berulang di kuartal III, investasinya melambat lagi, konsumsi bahkan ikut melambat. Jadi, kita melihat trennya, saya belum melihat ada perubahan yang besar walaupun sudah ada gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru,” ujar Halim.
Halim memahami, kehadiran Menkeu baru, Purbaya Yudhi Sadewa, membawa harapan yang baru pula di masyarakat. Sayangnya, sejauh ini langkah-langkah yang dibuat Menkeu Purbaya, termasuk mengguyur Rp 200 triliun ke perbankan, belum begitu berhasil.
Memang, Halim menambahkan, itu cukup membuat suku bunga deposito turun cukup drastis di semua bank. Tapi, ia menekankan, suku bunga kredit hanya turun sedikit. Artinya, langkah-langkah pemerintah belum berdampak ke penurunan suku bunga kredit.
“Akibatnya, kita bisa lihat, kredit secara total masih di bawah 8 persen. Padahal, targetnya itu antara 8-11 persen, maunya OJK maupun BI. Apalagi, kalau pemerintah ya, tentu saja dia inginnya lebih cepat, ternyata masih lambat,” kata Halim. (WS05)
